Reporter: Nana Puji – Editor: Redaksi
Samarinda, Natmed.id – Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, memiliki program ketahanan pangan, secara nasional hingga tingkat provinsi. Program ini disebut cadangan bahan pangan pemerintah, yakni berupa beras.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, M Alimuddin, mengatakan program ini hanya untuk kegiatan tanggap darurat. Syaratnya dimana bupati atau walikota setempat harus mengeluarkan surat kejadian luar biasa (KLB).
“Untuk provinsi jatahnya 200 ton beras, untuk kabupaten kota dapat diatas 100 ton. Beras dapat dikeluarkan dalam rangka tanggap darurat”, ungkapnya, Senin (8/6/2020)
Prosedurnya, dari provinsi mengusulkan kepada menteri pertanian (Kementan), kemudian setujui kementerian sosial (Kemensos).
Karena keadaan seperti Covid-19 dan banjir, terkait 3 instansi, yakni Kemensos dalam rangka pencairan cadangan beras nasional. Kemudian ditindaklanjuti gubernur dan surat KLB dari Walikota Samarinda.
“Bantuan beras bisa dicairkan, tetapi prosesnya sangat panjang. Saya di provinsi berkoordinasi dengan pihak dinas ketahanan pangan Kota Samarinda. Ada yang bisa kita tembus secara cepat, kita gunakan namanya cadangan pangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Diketahui, cadangan pangan pemerintah daerah anggarannya dari APBD1 dari provinsi dan APBD2. Dari APBD1 total beras bulog yang tersimpan sekitar 500 ton, termasuk yang dari dinas kota. Selain cadangan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat itu ada sekitar 1.200 ton, jadi total cadangan pangan pemerintah ada 1.700 ton.
“Data korban terdampak banjir ada 3 kecamatan, yakni Samarinda Ulu sebanyak 4.208 jiwa. Kemudian Sungai Pinang 13.807 jiwa, serta Samarinda Utara ada 11.618 jiwa. Sehingga total keseluruhan ada 29.633 jiwa,”, ungkapnya.
M Alimuddin, mengatakan korban dampak yang sejumlah 29.633 jiwa, sesuai pedoman bantuan yang diberikan sebesar 0,25 kilogram per orang per hari. Tinggal dihitung berapa kali yang akan dibantu dan menunggu rekomendasi dari gubernur.