Reporter: Nana Puji-Editor: Redaksi
Samarinda, Natmed.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda siap menggelar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 9 Desember 2020. Karena kondisi Covid-19, sejumlah fasilitas pun perlu disiapkan.
KPU telah merumuskan ada 10 item, contohnya KPU harus melangsungkan rapid test terhadap setiap petugas. Menggunakan masker, face shield, sarung tangan, tissue, vitamin, serta thermos gun.
“Kelengkapan fasilitas ini, demi pencegahan penularan Covid-19 terhadap masyarakat. Jika dalam bertugas akan tertular, berarti bukan dari kami, alasannya karena semua petugas sudah di rapid test” ungkap Firman Hidayat, Ketua KPU Samarinda.
Lanjutnya, fasilitas tambahan tersebut berdasarkan undang-undang pembiayaan dari APBD. KPU mengusulkan anggaran tersebut karena kondisi di luar dugaan KPU.
“Artinya kami meminta agar keperluan alat pelindung diri petugas menjadi perhatian penting, warga sendiri, juga demi kepentingan memilih pemimpin Samarinda. Mudah-mudahan Pemprov Kaltim akan memenuhi kebutuhan tersebut,” tutupnya.
Terkait tindak lanjut hasil rapat pendapat dari KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, DPR RI serta Mendagri terkait pemilihan perumusan tentang Covid-19, ini semua muaranya terbit Pemkes nomor 2 tahun 2020, tentang penundaan tahapan Pilkada.
Meski demikian, Firman menyebut jika seandainya benar tanggal 15 Juni itu tahapan dimulai, artinya KPU Samarinda pun sudah siap.
“Karena sejak awal Juni sudah melakukan persiapan termasuk persiapan anggaran, merumuskan kegiatan, pemetaan kekuatan SDM (sumber daya manusia) dan merumuskan jadwal,” ungkapnya.
Lanjutnya, desakan kondisi yang harus menyesuaikan pandemi Covid-19, mau tidak mau dampaknya ada penambahan anggaran. Salah satu yang paling nyata adalah jumlah pemilih di setiap TPS seharusnya 800, tetapi 500 per TPS. Ketika jumlah pemilih berkurang, dampaknyanya adalah penambahan titik TPS.
Kemudian, bengkak anggaran karena harus merekrut orang dengan jumlah 7 dikali 346 TPS. KPU juga harus membiayai honor, konsumsi, serta penguatan SDM tentang melalui bimbingan teknis.
Firman Hidayat mengatakan, KPU memperkirakan ada 2.028 TPS se-Samarinda yang harus dibiayai, yang mengakibatkan anggaran membengkak.
