Samarinda, Natmed.id – Dalam langkah strategis untuk memperkuat pemahaman dan penyebarluasan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur (Kaltim) bertemu dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Wilayah Kaltim pada Senin, 20 Januari 2025.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara media dan pemerintah dalam mendukung program-program HAM yang inklusif.

Kepala Bidang HAM Kemenham Wilayah Kaltim, Umi Laili, menyampaikan komitmen lembaganya dalam mengedepankan pemenuhan HAM di Kaltim.
Ia menekankan bahwa media memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM.
“Keterlibatan media seperti JMSI menjadi kunci dalam menyampaikan informasi terkait program kami, khususnya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Umi menguraikan fokus utama lembaganya pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RanHAM) generasi kelima.
Program ini, sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, mengutamakan pemenuhan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
“Ketidaksetaraan hak masih menjadi isu utama di wilayah Kaltim. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah nyata dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM,” ujarnya.
Salah satu contoh program konkret adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.
Umi menjelaskan bahwa perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga kerap menghadapi kendala ekonomi, yang berdampak pada kesejahteraan anak-anak mereka.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran khusus bagi pelatihan dan pemberdayaan perempuan.
Umi juga menekankan perlunya meningkatkan aksesibilitas di fasilitas publik untuk penyandang disabilitas.
“Standar pelayanan publik harus memenuhi prinsip inklusivitas, termasuk menyediakan guiding block, alat bantu braille, kursi roda, hingga toilet yang ramah disabilitas,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan kuota kerja minimal 2% bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintah maupun swasta juga menjadi sorotan.
“Langkah ini bertujuan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas,” tambahnya.
Ketua JMSI Kaltim, Mohammad Sukri, menekankan pentingnya kolaborasi media untuk memperluas cakupan sosialisasi program-program HAM.
“Kami mendukung penuh upaya Kemenham Kaltim dalam pemenuhan HAM, khususnya untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan minoritas,” kata Sukri.
Ia juga menyoroti program inovatif pemantauan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat berjalan efektif.
“Program ini penting untuk memastikan akses gizi bagi kelompok masyarakat kurang mampu,” tambahnya.
Dengan kolaborasi ini, Kemenham dan JMSI berharap dapat menciptakan sinergi yang berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan HAM di Kaltim.
“Sinergi ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif,” tutup Umi Laili.
Beta feature