Samarinda,Natmed.id – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda, Kalimantan Timur Isfihani menyatakan bahwa lebih dari 400 pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kota Tepian tidak beroperasi.
Ia menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, keberadaan posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat dapat memudahkan pelayanan kesehatan di tiap kelurahan. Terutama, dalam layanan bagi ibu hamil dan anak.
“Sayang sekali ini. 797 (posyandu) yang ada hanya 357 saja yang aktif. Berarti ada 400-an yang tidak berjalan. Padahal ini harusnya menjadi yang terdepan, karena paling dekat dengan masyarakat,” ungkapnya di Ballroom Lantai IV Hotel Grand Sawit Samarinda, Jumat (29/12/2023).
Menurut Isfihani, salah satu penyebab tidak beroperasinya ratusan posyandu karena terkendala sumber daya manusia (SDM) atau kader yang masih terbatas. Di setiap posyandu wajib memiliki lima kader sebagai syarat berjalannya pelayanan.
Kader sendiri merupakan anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu secara sukarela.
Saat ini, kader di Samarinda yang tercatat oleh Dinsos Samarinda sebanyak 4.000 orang. Namun, hanya 120 orang yang memiliki kompetensi memadai dan mengantongi surat keterangan (SK).
“Kendala posyandu tidak aktif. Pertama, SDM dari 4.000 kader yang dilatih baru 120 dan itu yang di SK baru segitu,” terang Isfihani.
Selain SDM, sarana dan prasarana (sarpras) yang kurang memadai diduga menjadi kendala. Kebutuhan akan alat-alat kesehatan dan bangunan yang belum layak masih menyulitkan kegiatan.
Ia berharap kendala ini mendapatkan perhatian pemerintah agar pelayanan maksimal dapat diberikan. Juga, untuk memperhatikan kebutuhan para kader terkait pembekalan ilmu sesuai standar.
“Semoga pemerintah bisa turun tangan, dalam hal ini mengadakan sarpras, ilmu untuk kader,” pungkasnya.
