Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan berharap wacana pembangunan pabrik pengolahan sampah plastik di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur akan diterjemahkan ke dalam aksi nyata.
Ia menilai, langkah ini merupakan solusi strategis dalam menanggulangi persoalan klasik yang selama ini membelenggu pengelolaan lingkungan di daerah.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim itu menekankan, urgensi terobosan ini tidak hanya dilihat dari aspek lingkungan semata, tetapi juga dari potensi ekonomi yang bisa dihasilkan apabila pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Selama ini masyarakat baru tahu istilah bank sampah sebatas memilah dan mengumpulkan. Tapi kalau sudah masuk tahap pengolahan dan punya nilai tambah, itu luar biasa. Kita sangat dukung,” ungkap Firnadi belum lama ini.
Pernyataan Firnadi muncul merespons pengumuman yang sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Dalam keterangannya, Seno menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai langkah awal untuk mereplikasi sistem pengelolaan sampah modern yang telah lebih dulu diterapkan di wilayah tersebut.
Program pembangunan pabrik pengolahan sampah pun direncanakan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Bagi Firnadi, langkah ini membuka ruang kolaborasi multipihak yang tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah.
Firnadi menyebut pentingnya pelibatan sektor swasta, BUMD, hingga inisiatif masyarakat sipil agar rantai pengelolaan sampah benar-benar terbangun secara utuh, mulai dari hulu hingga hilir.
“Saya berharap wacana tersebut segera ditindaklanjuti secara konkret dan tidak berhenti sebagai janji politik atau dokumen perencanaan semata. Intinya, kalau memang untuk kesejahteraan rakyat dan pengelolaan lingkungan jangka panjang, kita sangat siap mendukung. Tapi harus ada komitmen anggaran dan pelibatan lintas sektor, termasuk dunia usaha di Kaltim,” terangnya.
Firnadi menambahkan bahwa saat ini Kaltim masih terjebak dalam pola pengelolaan sampah yang bersifat elementer. Aktivitas yang lazim ditemukan masih berkutat pada pemilahan dan pengumpulan sampah oleh masyarakat melalui bank sampah.
Menurutnya, pengolahan lanjutan dalam bentuk industri akan menciptakan nilai tambah yang signifikan, terutama untuk sampah plastik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar.
Dalam pandangannya, terdapat dua skema realistis yang bisa menjadi acuan.
Pertama, pembangunan fasilitas pengolahan oleh pemerintah provinsi sebagai pusat penanganan, dengan suplai sampah yang dikirim dari kabupaten dan kota.
Kedua, masing-masing daerah membangun pabrik secara mandiri dengan dukungan dana provinsi, namun pengelolaan dilakukan oleh BUMD atau Perusda lokal.
Firnadi menuturkan bahwa skema pembangunan pabrik pengolahan sampah yang melibatkan pemerintah daerah tentu akan menyertakan peran BUMD dalam prosesnya.
Ia menyebut, persoalan teknis seperti penyediaan lahan dan pengelolaan operasional harus segera dirumuskan secara jelas.
Menurutnya, segala upaya yang mampu mengatasi persoalan sampah patut didukung bersama, karena isu tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan juga menyangkut seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
