Bandung, Natmed.id – Pemerintah memperkuat pengendalian inflasi pangan pascabencana melalui penguatan distribusi rantai pasok pangan dengan mendorong kolaborasi PT Pos Indonesia (Persero) dan Rumah Tani Nusantara guna memastikan kelancaran penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke wilayah terdampak secara cepat, merata, dan efisien.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia dan Rumah Tani Nusantara tentang layanan jasa pengiriman komoditas pertanian yang digelar di Bandung, Selasa 6 Januari 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat setelah fase tanggap darurat bencana berakhir.
Ia menegaskan bahwa empati kemanusiaan harus diiringi dengan upaya menjaga roda perekonomian agar kembali berjalan normal.
“Secara kemanusiaan kita sangat empati, setelah tanggap darurat selesai aktivitas ekonomi harus tetap jalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi jalan kembali, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini,” ujar Ferry.
Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diketahui telah mengganggu produksi serta distribusi pangan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, dan berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pangan di daerah terdampak.
Dalam situasi tersebut, Ferry menilai penguatan distribusi menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana, di antaranya melalui perlakuan khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberian masa tenggang atau grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, hingga percepatan penyaluran KUR baru dengan keringanan suku bunga atau marjin.
Selain kebijakan pembiayaan, pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalan guna mengamankan jalur distribusi pangan, memanfaatkan cadangan pangan pemerintah sebagai buffer stock, serta menyalurkan bantuan sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan pemulihan produksi pertanian berupa benih, pupuk, alat pertanian, dan rehabilitasi lahan.
“Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil,” jelas Ferry.
Melalui kerja sama ini, PT Pos Indonesia akan mengoptimalkan jaringan logistik nasional yang dimilikinya, termasuk layanan last mile hingga ke wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau. Di sisi lain, Rumah Tani Nusantara berperan sebagai mitra petani dengan melakukan pendampingan budidaya, penyerapan hasil panen, serta kerja sama pemasaran komoditas dengan berbagai pelaku usaha di sejumlah wilayah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan komoditas pangan dari hulu hingga hilir, menekan volatilitas harga, serta mendukung pengendalian inflasi pangan secara berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong model kolaborasi serupa dengan BUMN logistik di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan sistem logistik nasional. Integrasi data distribusi, pemantauan pasokan dan harga, serta koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi daerah pascabencana.
“Apa yang sudah kita lakukan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita harapkan aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali,” pungkas Ferry.
