Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa kualitas demokrasi suatu negara atau daerah mempengaruhi human security (keamanan manusia).
Ia katakan, human security adalah konsep yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan individu dan masyarakat dari berbagai ancaman, baik yang bersifat kekerasan maupun non-kekerasan.
“Human security menekankan pada kesejahteraan, kebebasan dan martabat manusia serta kebebasan dari rasa takut dan keinginan,”ungkap Darlis Pattalongi, di Jalan Damanhuri, Minggu 27 April 2025.
Ia menjelaskan, demokrasi mempengaruhi human security sebab kualitas pemimpin menentukan pelayanan publik seperti dunia pendidikan maupun kesehatan.
“Saya berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan rasional, memilih kandidiat yang betul-betul diyakini dan mampu membawa apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi sehingga suka tidak suka masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi karena kualitas demokrasi ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat (parmas).
“Negara kita adalah negara demokrasi, harapannya parmas semaksimal mungkin pada setiap kegiatan demokrasi. Berharap nanti ketika ada kegiatan demokrasi terdekat, misal pemilihan RT, pemilihan dewan, wali kota, gubernur atau presiden, masyarakat dapat berpartisipasi,” pintanya.
Lebih lanjut, mantan ketua DPW PAN Kaltim itu, mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu itu, memakai biaya dan biayanya tidak sedikit. “Sangat disayangkan apabila pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar namun tingkat parmasnya rendah,”ucapnya.
“Karena biaya pemilu menghitung jumlah penduduk. Semakin besar penduduk kita, maka semakin besar pula biaya,”ungkap politisi PAN itu.
Ia menyadari, perjalanan demokrasi Indonesia masih transaksional. Meski demikian, Darlis mengaku optimis ke depan yang disebut transaksional itu semakin berkurang dan masyarakat sudah mulai paham tentang demokrasi.
Menurut dia, kualitas pemerintahan, pelayanan masyarakat, kebijakan ditentukan kualitas orang yang dipilih saat pemilu.
“Bagaimana mendapatkan orang berkualitas, sementara apa yang kita pilih masih menggunakan hak tak rasional,”tandasnya.
