Kukar, Natmed.id – Melonjaknya harga bahan pokok terjadi di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M.
Di Pasar Mangkurawang, misalnya, harga ayam potong yang pekan lalu masih Rp25 ribu per kilogram kini melonjak menjadi Rp38 ribu.
Pemerintah Kabupaten Kukar tak tinggal diam menghadapi situasi ini. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemkab langsung menjalankan langkah pengendalian dengan memperketat pengawasan harga, distribusi, dan stok pangan.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono menyampaikan bahwa pemerintah menemukan sejumlah komoditas mengalami lonjakan harga signifikan.
Dalam High Level Meeting TPID Kukar yang digelar Selasa, 25 Maret 2025, ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga kestabilan harga.
“Kami menemukan beberapa komoditas mengalami lonjakan harga signifikan. Ada indikasi harga masih akan naik,” ujar Sunggono.
Komoditas yang menjadi fokus pemantauan meliputi beras, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras.
Pemerintah akan memantau langsung ketersediaan stok di sejumlah tempat. Mulai dari gudang, pasar tradisional, ritel modern hingga produsen untuk mencegah kepanikan masyarakat dan menjaga daya beli.
Tak hanya itu, pemkab juga menggandeng Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi.
Langkah ini bertujuan mengantisipasi potensi penimbunan serta gangguan distribusi yang kerap dimanfaatkan untuk mendongkrak harga secara tidak wajar.
“Kami pastikan distribusi diawasi ketat agar tidak ada permainan harga yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bentuk intervensi langsung, Pemkab Kukar juga akan menggencarkan operasi pasar murah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk distributor dan Bulog. Langkah ini ditujukan untuk menekan harga bahan pokok yang mulai tidak terkendali.
Distribusi pangan pun akan mendapat pengawalan, khususnya di titik-titik rawan kemacetan dan hambatan logistik. Pengawalan ini bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan.
Sunggono juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dengan masyarakat mengenai kondisi pasokan dan kebijakan yang diambil pemerintah.
“Kebijakan ini bisa menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri,” pungkasnya. (Adv)
