Samarinda, Natmed.id – Pemerintah pusat mendorong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berlangsung aman, lancar, dan bebas hambatan.
Karena alasan itu, Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin bertandang ke Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (22/11/2024).
Ia menggelar rapat koordinasi pilkada serentak di Kantor Gubernur Kaltim. Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan 10 kabupaten/kota di Kaltim secara daring.
Dalam kesempatan itu, Guslin memaparkan tiga aturan utama yang menjadi landasan pelaksanaan pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024.
“Ketiga aturan ini menjadi pijakan utama yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pilkada,” ujarnya.
Selain regulasi, Guslin menyoroti pentingnya upaya perbaikan data pemilih sebagai langkah awal dalam menyukseskan pilkada. Ia menekankan pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk memastikan data pemilih lebih akurat.
“Dalam pelaksanaan pilkada saat ini, penggunaan Sirekap sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan dalam pendataan,” imbuhnya.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pilkada.
Pilkada serentak pada 27 November 2024 menjadi perhelatan politik besar yang akan digelar serentak oleh 545 daerah di tanah air, yakni 37 provinsi, 417 kabupaten dan 93 kota di seluruh Indonesia.
Guslin menyebutkan bahwa Kemenko Polhukam hadir untuk memberikan edukasi kepada pemerintah daerah, khususnya di Kaltim terkait aspek kesiapan, pengamanan dan pengawasan informasi.
“Tujuannya adalah memastikan setiap rangkaian pilkada berjalan tanpa hambatan, termasuk di ruang siber,” jelas Guslin.
Guslin juga menekankan pentingnya menjaga netralitas aparat negara, seperti ASN, TNI dan Polri. Ia mengingatkan bahwa profesionalitas menjadi kunci dalam mengawal demokrasi yang sehat di 10 kabupaten/kota di Kaltim.
“Netralitas harus dijaga. Dukungan dari pemerintah provinsi dan daerah sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Guslin menegaskan bahwa keberhasilan pilkada tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan aparat keamanan. Tetapi, juga peran peserta, media dan masyarakat.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan pilkada berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya.
Dengan sinergi yang baik, Guslin optimis Pilkada Serentak 2024 di Kaltim dan seluruh Indonesia dapat berlangsung aman, tertib dan demokratis.
