Bontang, Natmed.id – Komisi I DPRD Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Rapat 3 Gedung DPRD Bontang, Senin (4/12/2023).
RDP itu membahas sistem rujukan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan yang dianggap bermasalah. Sejumlah pihak terkait hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu perwakilan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pihak dari tiga rumah sakit, yaitu Amalia, LNG Badak, serta PKT.
Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin menyatakan bahwa RDP dilaksanakan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dari faskes ke rumah sakit.
“Sudah banyak keluhan dari masyarakat, termasuk beberapa anggota dewan yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan di rumah sakit karena tidak melampirkan rujukan sebelumnya,” ungkap Muslimin.
Ia menyoroti perluasan antrean di fasilitas kesehatan. Juga, menekankan perlunya penyesuaian proporsional oleh pemerintah dan BPJS untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
Kabid Pelayanan Masyarakat Dinkes Bontang, Akhmad Hamid menjelaskan bahwa pelayanan di fakses pemerintah tetap berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Namun, ia mengakui adanya keluhan masyarakat yang perlu dievaluasi.
Terkait antrean berobat, Hamid menegaskan bahwa masalah tersebut dinilai karena kurangnya pemahaman masyarakat.
Hal ini terkait pengambilan nomor urut secara online melalui mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkenalkan pemerintah.
“Kami akan meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan mobile JKN,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala BPJS Kota Bontang Laliy Sumiati. Ia menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi aplikasi JKN.
Ia berharap pemerintah dapat membantu memperluas pemanfaatan aplikasi tersebut untuk mengatasi masalah pelayanan.
“Ini persoalan masyarakat belum banyak memahami fungsi aplikasi JKN ini,” ujar Laliy.
