Bontang, Natmed.id – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bontang 2025 diproyeksikan mengalami penurunan drastis hingga Rp1 triliun. APBD tahun sebelumnya mencapai Rp3,3 triliun, sedangkan pada tahun depan diprediksi hanya Rp2,3 triliun.
Sejumlah fraksi di DPRD Bontang pun mendesak agar pemerintah kota (pemkot) lebih selektif dalam menetapkan prioritas anggaran yang langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Bontang Maming. Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemkot, termasuk Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati.
Dalam kesempatan itu, enam fraksi DPRD memberikan pandangan terkait Raperda APBD 2025 beserta Nota Keuangan yang menjadi acuan kebijakan anggaran tahun depan.
Salah satu sorotan tajam disampaikan oleh Fraksi Gerindra DPRD melalui anggotanya Heri Keswanto. Ia meminta pemkot lebih tegas memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, berbagai inovasi yang dicanangkan selama ini belum menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
“Rasio PAD kita saat ini sangat timpang bila dibandingkan dengan pendapatan lain. Pemerintah perlu memastikan inovasi yang ada benar-benar efektif,” tegas Heri, Senin (4/11/2024).
Selain itu, Heri menekankan pentingnya pemetaan inflasi yang akurat di Kota Bontang. Sebab, karakteristik ekonomi di Bontang berbeda dari kota lain, seperti Samarinda yang kerap dijadikan sebagai acuan.
Selain PAD, Fraksi Gerindra juga mendorong pemkot untuk memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Heri meminta adanya data perkembangan IPM Bontang selama tiga tahun terakhir dan program prioritas untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“Kami berharap ada data yang menunjukkan perkembangan IPM Bontang, serta program yang jelas untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Fraksi PKS bersama NasDem yang diwakili oleh ketuanya Suharno juga menyoroti pentingnya alokasi dana darurat khusus bagi wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana, terutama kebakaran.
Ia mendesak pemkot agar segera menyusun regulasi terkait dana tak terduga yang dapat langsung disalurkan saat bencana terjadi.
“Dana tak terduga harus bisa segera disalurkan kepada korban bencana agar ada jaminan bantuan bagi masyarakat di daerah berisiko,” ungkap Suharno.
Di akhir rapat, Wakil Ketua II DPRD Bontang Maming menyimpulkan bahwa seluruh pandangan fraksi akan diteruskan kepada Pj Wali Kota Bontang atau perwakilannya untuk dipertimbangkan dalam penetapan APBD 2025.
“Pandangan umum fraksi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan APBD 2025,” tandasnya.
