Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya sinkronisasi usulan masyarakat dengan arah kebijakan daerah dan nasional, agar pembangunan tidak berjalan parsial.
Hal ini disampaikannya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang mengusung tema “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”.
Ia memandang, musrenbang bukan sekadar wadah formal, melainkan momentum untuk memastikan setiap kebijakan terintegrasi dan berbasis data.
“Kita perlu menyatukan kebutuhan masyarakat ke dalam satu kerangka besar, terintegrasi dan berbasis data. Ini ditekankan presiden dalam efisiensi anggaran banyak program gagal karena tidak berbasis data,” ujar Andi Harun dalam forum Musrenbang RKPD, di Arutala Ballroom Lantai 4 Gedung B Bapperida Kota Samarinda, Kamis 10 April 2025.
Dokumen rancangan RKPD 2026 mencantumkan sejumlah prioritas utama:
1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Modernisasi tata kota dengan pendekatan waste management
4. Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel
Wali Kota Samarinda Andi Harun, menambahkan, pendekatan yang digunakan Pemkot tahun ini lebih tematik, mengikuti arah kebijakan nasional yang menyoroti isu-isu krusial seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Ia menyebut angka pengangguran di Samarinda masih berada di kisaran 4 persen, dan menegaskan bahwa penanganannya harus dilakukan dengan kebijakan yang lebih tajam.
“Kita tidak bisa lagi memakai pendekatan general. Kita harus tahu siapa yang menganggur, kenapa mereka tidak bekerja, lalu hadirkan solusi langsung, bukan lagi berbasis asumsi,” tegas Andi Harun.
Andi Harun menekankan bahwa pembangunan ke depan harus mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.
Ia menyambut baik arahan pemerintah pusat yang mendorong pembebasan biaya layanan dasar bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk reformasi birokrasi tematik.
“Kita harus mulai berani menyusun kebijakan yang tepat sasaran, menyentuh akar masalah, dan berpihak pada masyarakat. Tanpa itu, pembangunan hanya jadi angka di atas kertas,” tutupnya.
