Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda melalui Bapperida kini masuk ke tahap akhir proses perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Fokus utamanya adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kabid P2EPD Bapperida Samarinda, Nadya Turisna menegaskan tantangan ke depan menuntut perencanaan pembangunan yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga sinkron dan efisien.
Ia menekankan pentingnya penyempurnaan usulan agar selaras dengan prioritas daerah, provinsi, dan nasional.
“Perencanaan harus mampu menjawab permasalahan aktual dan menyepakati prioritas yang benar-benar berdampak,” jelas Nadya saat menyampaikan laporan, di Arutala Ballroom Lantai 4 Gedung B Bapperida Kota Samarinda, Kamis 10 April 2025.
Ia menyebut, Musrenbang bukan sekadar forum seremonial, tetapi sarana klarifikasi terhadap usulan-usulan yang masuk agar tepat sasaran dan sesuai kewenangan kabupaten/kota.
Dijabarkannya, permasalahan utama yang diangkat, diantaranya:
Perlunya penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan kemampuan fiskal daerah, Tumpang tindih program antar sektor dan minimnya kejelasan lokasi kegiatan, Kebutuhan mendesak akan prioritas yang berbasis data dan relevan terhadap isu kota
Nadya juga menyampaikan, total 4.985 usulan telah masuk melalui program Pro Bebaya, namun hanya 2.128 usulan yang dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan 261 usulan berupa hibah dan bantuan sosial. Semua usulan tersebut sudah tercatat dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
“Artinya, tidak semua aspirasi bisa langsung diakomodasi. Dibutuhkan seleksi ketat, validasi lokasi dan urgensi program agar tidak sekadar memenuhi janji politik, tapi menyentuh persoalan nyata masyarakat,” jelasnya.
Langkah Lanjut, musrenbang ini akan menjadi dasar untuk menyusun:
1. Prioritas kegiatan dan indikasi alokasi anggaran
2. Daftar usulan terpilih berdasarkan sumber pendanaan (APBD Kota, Provinsi, dan APBN)
3. Sinkronisasi program lintas sektor dan kewenangan
4. Penyusunan KUA-PPAS dan RKA Perangkat Daerah menuju RAPBD 2026
Musrenbang ini ditekankannya bukan sekadar menghimpun keinginan, tetapi menyepakati arah pembangunan berbasis kebutuhan riil.
Untuk itu, sinkronisasi program harus dilakukan lintas sektor, terutama antara pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Setiap usulan juga harus dikaji dari sisi urgensi, kewenangan, dan keberlanjutan dampaknya.
“Jika tidak tajam dalam menyaring usulan, maka pembangunan akan kehilangan fokus dan hasilnya tidak signifikan bagi masyarakat,” tandas Nadya.
