Samarinda,Natmed.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai penyerapan anggaran proyek pembangunan masih sangat lambat. Bahkan dari 639 paket pekerjaan, baru 150 paket yang masuk ke tahap lelang.
Perlu diketahui, paket pekerjaan itu ada di beberapa dinas. Salah satunya Dinas PUPR. Tetapi, pengerjaannya belum terlaksana. Sedangkan yang sudah dilelang sekalipun alokasinya belum terbayarkan, artinya anggaran belum terserap dengan baik.
Setelah ditelusuri lebih dalam, kendalanya karena saat ini sebagian besar baru masuk tahap lelang serta masa persiapan. Tidak hanya itu, kelengkapan berkasnya juga belum terpenuhi.
Mendengar kabar tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda angkat suara.
Ia mengatakan, penyerapan anggaran lambat penyebabnya itu berkaitan dengan perubahan peraturan. Bahwa ada standar satuan harga (SSH) ataupun analisis standar belanja (ASB) yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
“Setelah itu terpenuhi, baru bisa ditarik ke biaya per akuisisi (BPA). Lalu ada perubahan segmentasi dari Rp2,5 miliar yang tadinya kecil biasa terserap menjadi Rp15 miliar,” paparnya kepada awak media usai menghadiri RDP dengan Komisi III di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, Senin (14/6/2021).
Dilanjutkan, pekerjaan antara Rp2,5 miliar sampai Rp15 miliar itu memang sempat terhenti. Karena Gubernur Kaltim mengeluarkan surat edaran untuk ditetapkan oleh pengguna anggaran (PA) dalam tujuan menetapkan sagmentasi mana yang akan digunakan.
“Jadi untuk pekerjaan konstruksi yang di bawah Rp15 miliar itu mesti ada penetapan dari PA. Penetapannya itu sendiri terkait dengan dukungan lelang yang ditambah juga penetapan secara advis dari Inspektur Wilayah (Itwil), sehingga akan dapat ditentukan apakah pekerjaan ini masuk ke dalam angka kecil atau non kecil,” terangnya.
Tidak hanya penetapan advis yang diberikan Itwil, Dinas PUPR saat ini juga dalam proses penetapan secara segmentasi.
“Karena 10 pekerjaan terbesar itu melalui harga perkiraan sendiri (HPS) juga harus direview oleh Itwil sehingga pelaksanaannya akan cukup memakan waktu,” jelasnya.
Menurutnya, kalau 10 pekerjaan terbesar sudah melewati tahap review, otomatis pengerjaan yang lain akan mengikuti hasil review.
Selain itu, ia juga membeberkan, target proses lelang berjalan sekitar satu bulan. Bila berjalannya akhir Juli, dengan penuh harapan ia menyampaikan semua yang saat ini masih melalui tahap lelang akan segera terkontrak. Jadi pelaksanaannya kemungkinan bakal diterapkan dengan baik.
“Yang jelas kalau dari sisi pengerjaan sampai akhir tahun insyaallah anggarannya bakal terserap secara optimal,”pungkasnya.
