Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyayangkan batalnya pembangunan kilang di Kota Bontang.
Sebab, menurut pejabat tertinggi di DPRD Bontang ini dampak adanya kilang dapat mengurangi pengangguran dan memberdayakan masyarakat lokal sehingga ekonomi Bontang akan naik secara signifikan.
“Kami sangat menyayangkan pembatalan itu, karena sangat berdampak bagi Bontang,” ungkap Faiz di ruang kerjanya Gedung Sekretariat DPRD Bontang Jalan Moh. Roem, Bontang Lestari, Selasa, (19/1/2021).
Selain itu ia berharap agar kedepannya, pemerintah daerah lebih aktif lagi menyusun progres untuk sarana dan prasarana Kota Bontang.
“Kedepannya pemerintah harus lebih aktif lagi menjemput bola. Siapkan sarana dan prasarana yang diperlukan investor untuk masuk,” imbuhnya.
Faiz membeberkan bahwa batalnya pembangunan kilang tersebut lantaran persoalan lahan.
“Perlu dibuatkan peraturan. Kan sekarang kendalanya lahan. Investor mau masuk Bontang, masyarakat menjual lahan setengah dan bervariasi. Akhirnya tidak akan ketemu investor,” bebernya.
“Seharusnya ada pemerintah yang membuat standar harga di daerah industri per meternya, sehingga investor bisa mempersiapkan. Ke depan regulasi-regulasi itu harus dipersiapkan supaya investor nyaman,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa pihak pemerintah Bontang telah membentuk tim pembangunan kilang, tetapi rencana tersebut dibatalkan.
“Pemerintah pusat tidak konsisten. Di satu sisi pembangunan nasional dan satu sisi kementeriannya justru mengatakan berbagai alasan bahwa lahan tidak siap seharusnya pemerintah pusat itu konsisten pada saat ditetapkan sebagai PSN,” paparnya.
Politikus Golkar tersebut menyatakan DPRD Bontang akan berkomunikasi dengan pihak kementerian terkait kendala yang dihadapi sehingga pembangunan kilang ini tiba-tiba dibatalkan.
“Karena masalah lahan kan sudah siap, mereka meminta 1400 hektar, sedangkan kami sudah siapkan 1500 hektar. Tinggal pembebasan lahannya saja, kalau pembebasan itu kan kalau sudah ditetapkan baru diurus sama kelurahan dan dibayar,” pungkasnya.
