Jakarta, Natmed.id – Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik berbasis data terus didorong oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI). Salah satunya melalui kegiatan penyusunan policy paper bertema “Efektivitas Layanan Hotline 112 di Indonesia”, yang menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan publik digital di tanah air.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, analis kebijakan, akademisi, hingga kementerian dan lembaga terkait. Hadir pula unsur Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Digelar secara daring melalui video conference, forum ini diikuti lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya perhatian terhadap penguatan layanan darurat nasional.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Dr Agus Sudrajat menegaskan bahwa pendekatan dalam merumuskan kebijakan publik kini tidak bisa lagi sekadar berbasis asumsi.
Ia menekankan pentingnya analisis yang kuat, berbasis data, serta melibatkan partisipasi berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.
“Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan, kebijakan publik harus adaptif, implementatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tema efektivitas Hotline 112 dipilih bukan tanpa alasan. Layanan ini dinilai memiliki posisi vital sebagai representasi kehadiran negara dalam situasi darurat. Melalui satu nomor terpadu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh respons cepat saat menghadapi kondisi genting, mulai dari kecelakaan, bencana, hingga gangguan keamanan.
Namun, implementasi layanan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah belum meratanya penerapan layanan di seluruh daerah, minimnya integrasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur digital, serta kapasitas sumber daya manusia operator yang belum optimal. Selain itu, tingkat literasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan darurat ini juga masih perlu ditingkatkan.
Melalui penyusunan policy paper ini, LAN RI menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis evidence. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem layanan Hotline 112 secara nasional, sehingga lebih terintegrasi, responsif, dan efektif dalam melindungi masyarakat.
Lebih jauh, hasil kajian ini juga diharapkan dapat mendukung berbagai agenda strategis pemerintah, seperti reformasi birokrasi, pengembangan digital government, hingga implementasi konsep smart city di berbagai daerah. Semua itu bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen LAN RI dalam mendorong kebijakan publik yang berkualitas melalui penguatan kapasitas analis kebijakan serta pembangunan tata kelola pemerintahan modern. Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan masa depan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
