Samarinda, Natmed.id – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda tidak lagi dipandang sekadar rutinitas tahunan, tetapi sebagai titik awal pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam kegiatan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) dan konsultasi publik SPMB jenjang PAUD, SD, dan SMP, Senin, 25 Mei 2026.
Menurutnya, polemik yang kerap muncul setiap musim penerimaan siswa baru justru menjadi indikator bahwa sistem pendidikan masih membutuhkan pembenahan serius, terutama dalam aspek pemerataan kualitas dan integritas pelaksanaannya.
“SPMB ini bukan hanya soal siapa masuk sekolah mana, tapi bagaimana kita memastikan sistem pendidikan berjalan adil dan bisa dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, berbagai persoalan seperti ketimpangan kualitas antarsekolah menjadi akar utama munculnya praktik-praktik tidak sehat. Ketika hanya segelintir sekolah dianggap unggulan, masyarakat pun berlomba-lomba mencari cara agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut, bahkan dengan cara yang tidak semestinya.
Fenomena ini, lanjutnya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pengawasan teknis dalam SPMB. Pemerintah perlu menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan agar tidak ada lagi label “sekolah favorit” yang terlalu dominan.
“Selama kualitas belum merata, tekanan terhadap sistem penerimaan akan terus terjadi,” katanya.
Selain itu, Andi Harun juga mengingatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan masih sering keliru. Banyak yang menilai mutu sekolah dari tampilan fisik semata, seperti gedung dan fasilitas, padahal esensi pendidikan terletak pada proses belajar dan kualitas pengajaran.
“Yang terlihat memang bangunannya, tapi yang menentukan masa depan anak adalah kualitas pendidikannya,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, ia mendorong agar peningkatan kualitas guru, kurikulum, serta manajemen sekolah menjadi prioritas utama, tanpa harus menunggu pembangunan fisik selesai sepenuhnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa integritas dalam pelaksanaan SPMB harus menjadi fondasi utama. Praktik seperti manipulasi data, pungutan liar, hingga intervensi non-akademik dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran semua pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat dalam menjaga proses ini tetap bersih. Menurutnya, perubahan tidak akan berhasil jika hanya dibebankan pada satu pihak saja.
“Kalau ingin sistem ini baik, semua harus berkomitmen. Tidak bisa hanya pemerintah, masyarakat juga harus ikut menjaga,” ujarnya.
Meski mengakui bahwa mengubah kebiasaan lama bukan hal mudah, Andi Harun optimistis perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, terutama dari penyelenggara pendidikan yang berani menjaga integritas.
Dengan demikian, SPMB diharapkan tidak lagi menjadi sumber polemik tahunan, melainkan menjadi pintu masuk bagi terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkualitas di Kota Samarinda.
