Samarinda, Natmed.id – Perjuangan Pemerintah Provinsi Kaltim menjadikan kawasan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat sebagai bagian dari jaringan geopark dunia terus dimatangkan.
Puluhan situs geologi, budaya, dan kawasan hutan tropis disiapkan sebagai bagian dari penguatan menuju penilaian UNESCO.
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi menyebut upaya tersebut tidak hanya soal promosi, tetapi juga kesiapan menyeluruh, mulai dari dokumen, sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas sektor.
“Kita sedang branding geopark, termasuk menyiapkan aktor-aktor di lapangan yang nanti akan memberikan penjelasan langsung kepada tim verifikasi UNESCO,” ujarnya saat ditemui, Rabu 6 Mei 2026.
Jumlah situs yang diusulkan terus mengalami penyempurnaan. Dalam draft terbaru, terdapat 26 geosite, ditambah 7 site kawasan hutan tropis (KHT) serta 2 situs budaya yang masuk dalam usulan.
Namun, di balik angka tersebut, pekerjaan rumah masih cukup besar. Beberapa kawasan unggulan seperti Labuan Cermin, kawasan karst Merabu, hingga Menara Karst Tondoyan masih membutuhkan penguatan kajian ilmiah untuk memenuhi standar Outstanding Universal Value yang menjadi syarat utama UNESCO.
“Yang masih perlu kita dorong itu pengakuan atau penilaian dari lembaga internasional. Ini yang sedang kita lengkapi,” jelasnya.
Secara dokumen, Pemprov Kaltim mengklaim telah memiliki sejumlah dasar penting, termasuk rencana induk geopark yang disusun bersama Bappenas pada Desember 2025. Dokumen tersebut telah direviu dan diperbarui hingga April 2026, menyesuaikan berbagai catatan perbaikan.
Selain itu, penguatan kebijakan daerah juga telah dilakukan melalui Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) serta revisi RTRW provinsi yang mengakomodasi pengembangan kawasan geopark.
Meski demikian, keberhasilan geopark tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor. Keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, hingga pihak swasta menjadi kunci utama.
“Ini kerja kolaboratif. Ada Bappeda, PU, DLH, Kominfo, sampai lembaga vertikal dan BUMN semua terlibat,” katanya.
Pemprov bahkan membentuk kelompok kerja (pokja) lintas bidang, mulai dari riset, konservasi, edukasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Masing-masing memiliki peran dalam memastikan standar geopark terpenuhi.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah kini mengandalkan skema kolaborasi, termasuk dukungan CSR dan kemitraan pembangunan untuk menutup kekurangan pembiayaan.
“Kita sadar anggaran terbatas, jadi harus kolaborasi. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD,” ujarnya.
Selain aspek teknis, kesiapan masyarakat di sekitar kawasan juga menjadi perhatian. Pengembangan desa wisata berbasis budaya didorong sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem geopark sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi warga.
Namun, pendekatan ini juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan konservasi lingkungan.
“Kalau nanti sudah jadi geopark, tidak semua orang bisa bebas masuk. Ada aturan karena ini kawasan konservasi,” tegasnya.
Dengan luas kawasan mencapai lebih dari 1,8 juta hektare dan membentang di dua wilayah administrasi, yakni Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutim, Geopark Sangkulirang–Mangkalihat digadang-gadang menjadi salah satu kawasan geopark terbesar di Indonesia. Status tersebut diharapkan tidak hanya menjadi simbol pengakuan global, tetapi juga membuka peluang pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Meski demikian, publik diingatkan untuk tidak hanya melihat target pengakuan UNESCO sebagai tujuan akhir. Kesiapan pengelolaan jangka panjang, penguatan data ilmiah, serta keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan geopark di masa depan.
“Ini proses panjang yang penting bukan hanya lolos, tapi bagaimana kita bisa menjaga dan mengelolanya dengan baik,” tutup Ririn.
