Samarinda, Natmed.id – Peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kembali disorot dalam Musyawarah Kota (Mukota VIII) Kadin Kota Samarinda yang digelar di Hotel Ibis, Sabtu 2 Mei 2026.
Organisasi pengusaha ini dinilai tidak cukup hanya menjadi forum berkumpul, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi dunia usaha dan masyarakat.
Ketua Kadin Kaltim Putri Amanda Nurramadhani menegaskan bahwa Kadin memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Kota Samarinda sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kaltim.
“Kadin bukan hanya wadah. Kita harus menjadi pembuka peluang bagi pengusaha dan hadir sebagai solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Peran tersebut tidak bisa dijalankan secara sendiri. Kadin dituntut aktif membangun kemitraan dengan pemerintah guna menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan kompetitif.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang berdaya saing,” katanya.
Dalam forum tersebut, muncul dorongan agar Kadin melakukan pembenahan internal, terutama terkait efektivitas program kerja. Selama ini, organisasi dunia usaha kerap dikritik karena dinilai belum maksimal memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, khususnya sektor UMKM.
Putri mengakui, ke depan Kadin harus meninggalkan pendekatan seremonial dan beralih pada program berbasis data yang terukur.
“Kita tidak lagi hanya simbol atau wadah. Program yang kita jalankan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kadin harus mampu menjadi jembatan kolaborasi antarpelaku usaha sekaligus membuka akses peluang baru, terutama dalam menghadapi perkembangan Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis nasional, termasuk dampak kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama yang diangkat dalam Mukota VIII. Kadin diharapkan mampu mendorong pelaku usaha kecil untuk naik kelas melalui fasilitasi akses pasar, pendampingan, dan kemitraan dengan sektor industri yang lebih besar.
“Kami ingin Kadin hadir sebagai solusi, mendorong UMKM naik kelas dan membuka peluang usaha baru,” ujar Putri.
Namun di lapangan, tantangan yang dihadapi UMKM masih kompleks, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga rendahnya daya saing produk. Tanpa intervensi yang konkret, program pemberdayaan berisiko berhenti pada tataran wacana.
Selain UMKM, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Transformasi digital dinilai telah mengubah kebutuhan pasar kerja, sementara kesiapan tenaga kerja lokal masih menjadi persoalan.
“Tenaga kerja kita sedang menghadapi transisi, terutama digitalisasi. Dunia usaha harus menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa peningkatan kompetensi, tenaga kerja lokal berpotensi tertinggal dan tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang di daerah.
Mukota VIII ini sekaligus menjadi agenda pemilihan kepengurusan baru Kadin Samarinda periode 2026–2031. Momentum ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pergantian figur, tetapi juga perubahan arah kebijakan organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.
Putri menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi di tengah dinamika internal organisasi maupun hubungan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Tidak ada kemajuan tanpa kebersamaan. Forum ini harus menjadi ruang memperkuat sinergi, bukan memperlebar perbedaan,” ujarnya.
Di tengah berbagai komitmen yang disampaikan, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi. Kadin dituntut mampu membuktikan bahwa keberadaannya relevan dan memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
“Kerja nyata adalah jawaban terbaik. Kontribusi kepada masyarakat tidak bisa hanya sebatas narasi,” kata Putri.
