Samarinda, Natmed.id — Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat capaian signifikan di sektor pendidikan dengan meraih Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah tertinggi secara nasional, yakni 99,59 persen per Maret 2026.
Capaian ini menempatkan Kaltim lebih baik dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh dalam hal perluasan akses pendidikan bagi usia sekolah menengah.
Namun di balik angka tersebut, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi catatan, mulai dari ketimpangan partisipasi riil hingga risiko putus sekolah yang belum sepenuhnya teratasi.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mendorong masyarakat tetap mengenyam pendidikan.
“Secara nasional Angka Partisipasi Kasar Kalimantan Timur sudah mencapai sekitar 99 persen lebih. Ini hasil kerja keras pendidikan di Kaltim yang terus mendorong masyarakat agar tetap bersekolah,” ujarnya usai melakukan upacara Hardiknas 2026, di halaman Kantor Disdikbud Kaltim, Sabtu 2 Mei 2026.
Ia menegaskan, peningkatan APK menjadi bagian dari visi besar pembangunan sumber daya manusia di daerah.
“Tujuan kita menuju generasi emas. Pendidikan menjadi fondasi utama. Setelah SMA, kita dorong mereka melanjutkan kuliah, apalagi sudah didukung program gratispol,” katanya.
Program Gratispol yang mencakup pendidikan gratis hingga perguruan tinggi disebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan di Kaltim.
Meski APK tinggi menunjukkan banyaknya anak usia sekolah yang terdaftar di jenjang pendidikan menengah, indikator ini belum sepenuhnya mencerminkan keberlanjutan pendidikan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Armin mengakui bahwa Angka Partisipasi Kasar tidak selalu sejalan dengan angka partisipasi murni maupun tingkat kelulusan.
“APK tinggi karena akses sekolah memang tersedia luas. Hampir di setiap daerah ada sekolah. Tapi belum tentu semua anak menyelesaikan pendidikannya,” ujarnya.
Menurutnya, masih ditemukan kasus siswa yang berhenti di tengah jalan, meski sempat terdaftar sebagai peserta didik.
“Kadang anak-anak sudah masuk sekolah, tapi tidak melanjutkan. Ini yang jadi tantangan, bukan hanya soal akses, tapi keberlanjutan,” katanya.
Armin menilai faktor ekonomi dan rendahnya dorongan dari keluarga menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan.
“Minat belajar itu penting, tapi dorongan orang tua juga sangat menentukan. Masih ada yang belum terlalu mendorong anaknya sekolah,” ujarnya.
Selain itu, biaya pendidikan yang dianggap mahal, meski ada program bantuan, juga menjadi salah satu alasan putus sekolah di sejumlah wilayah.
Untuk mengatasi keterbatasan geografis, terutama di daerah terpencil, pemerintah mulai mendorong fleksibilitas metode pembelajaran, termasuk pendidikan jarak jauh (PJJ).
“Kita tidak harus selalu tatap muka. Bisa daring, bisa kombinasi. Yang penting anak tetap belajar,” kata Armin.
Ia juga mengusulkan pembangunan asrama sebagai solusi bagi siswa di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.
“Kalau tiap desa dibangun sekolah, kita juga terkendala guru dan jumlah siswa. Maka asrama bisa jadi solusi untuk daerah remote,” ujarnya.
Selain akses dan partisipasi, distribusi tenaga pendidik juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Di beberapa daerah, jumlah siswa yang sedikit tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga pengajar, sehingga efisiensi dan kualitas pembelajaran menjadi tantangan tersendiri.
Capaian APK yang tinggi memang menjadi indikator positif bagi Kaltim dalam memperluas akses pendidikan. Namun, pemerintah diingatkan untuk tidak berhenti pada angka tersebut.
Persoalan kualitas pendidikan, keberlanjutan belajar, hingga kesenjangan wilayah dinilai perlu ditangani secara lebih komprehensif.
“APK itu penting, tapi yang lebih penting bagaimana anak-anak ini benar-benar menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan kualitas yang baik,” pungkas Armin.
