Samarinda, Natmed.id – Sebanyak 748 posyandu di Kota Samarinda akan dibuka secara serentak pada 30 April 2026 dalam rangka intervensi pencegahan stunting. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita secara menyeluruh.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda Deasy Evriyani menjelaskan bahwa gerakan ini menargetkan tingkat kunjungan minimal 80 persen di setiap posyandu.
“Sebanyak 748 posyandu akan buka serentak. Target kunjungan bayi, balita dan ibu hamil minimal 80 persen. Kalau belum tercapai, akan dilakukan posyandu bayangan atau kunjungan rumah,” ujarnya usai hearing bersama DPRD Samarinda, Selasa 28 April 2026.
Peningkatan kunjungan menjadi kunci dalam mendeteksi dini persoalan kesehatan, termasuk risiko stunting dan kelainan pertumbuhan pada anak.
“Semakin banyak bayi dan balita yang ditimbang dan diukur, semakin cepat kita mengetahui jika ada kelainan fisik atau gangguan pertumbuhan,” katanya.
Program ini tidak berdiri sendiri. DPPKB juga mengintegrasikan berbagai intervensi melalui program Kampung Keluarga Berkualitas yang kini telah berjalan di 59 kelurahan di Samarinda.
Program tersebut merupakan transformasi dari Kampung KB sejak 2022 dengan fokus pada dampak langsung ke masyarakat.
“Harus ada perubahan nyata di masyarakat. Keluarga berkualitas itu menjadi fondasi untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah program prioritas turut dijalankan sebagai bagian dari percepatan penanganan stunting, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak, Lansia Berdaya, dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia.
Khusus untuk program Genting, DPPKB menargetkan 464 keluarga berisiko stunting mendapatkan intervensi sepanjang tahun 2026.
“Bantuannya ada dua, nutrisi dan non-nutrisi. Nutrisi berupa makanan bergizi, sementara non-nutrisi seperti perbaikan rumah, penyediaan jamban sehat, dan akses air bersih,” jelasnya.
Di sisi lain, Deasy juga mengingatkan pentingnya pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana (KB) sebagai langkah pencegahan berbagai persoalan sosial.
“Kalau tidak ber-KB dan tidak diimbangi kemampuan finansial, itu berisiko terjadi stunting, KDRT, hingga anak putus sekolah,” ujarnya.
Dalam hearing tersebut, DPRD Samarinda turut memberikan catatan agar seluruh program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan formalitas.
“Program jangan hanya seremonial. Harus benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Deasy.
