Samarinda, Natmed.id – Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kaltim terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim mulai memicu respons partai politik.
Sekretaris Wilayah DPW PAN Kaltim Jasno menyatakan belum mengambil sikap final dan masih menunggu laporan dari fraksi di parlemen.
“Sikap PAN, itu kan ada mekanisme partai. Nanti mereka laporan ke partai,” ujarnya saat dimintai tanggapan mengenai isu hak angket yang mencuat usai gelombang aksi massa 21 April 2026.
Hingga kini Fraksi PAN di DPRD Kaltim belum menyampaikan laporan resmi terkait dinamika usulan hak angket, termasuk arah dukungan yang akan diambil.
“Sampai hari ini anggota DPR dari Fraksi PAN belum secara resmi melaporkan terkait hak angket itu,” katanya.
Hak angket merupakan instrumen politik DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting dan strategis. Wacana ini mencuat menyusul sorotan terhadap dugaan lemahnya pengawasan dan polemik penggunaan anggaran, termasuk renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar.
Jasno menegaskan pihaknya memahami bahwa pengajuan hak angket membutuhkan dukungan politik yang cukup besar di parlemen. Karena itu, PAN masih mencermati perkembangan sebelum menentukan posisi.
“Itu juga harus memenuhi 50 persen. Tentunya nanti komunikasi politik akan kita lakukan,” ucapnya.
PAN tidak ingin gegabah mengambil keputusan tanpa membaca keseluruhan situasi politik dan substansi persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Kita masih lihat situasinya seperti apa, dan kita lihat kondisinya nanti seperti apa hasil laporan dari teman-teman Fraksi PAN yang ada di Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Selain isu hak angket, Jasno juga ditanya mengenai kemungkinan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Namun PAN belum ada keputusan ke arah itu.
“Kita lihat situasinya. Saya belum bisa memastikan,” katanya.
Ia menyebut akan lebih dulu menggelar rapat internal sebelum menentukan sikap politik terhadap dinamika hubungan koalisi di daerah.
“Nanti partai akan melakukan rapat internal untuk membahas itu, dan keputusan partai adalah keputusan terbaik,” ujarnya.
Meski demikian, Jasno memberi sinyal PAN masih berharap hubungan koalisi tetap terjaga, sembari menunggu langkah evaluasi dari pemerintah provinsi.
“Tentunya kita juga berharap masih di koalisi,” tegasnya.
PAN juga menyinggung bahwa tekanan publik dan tuntutan masyarakat belakangan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Menurut Jasno, kritik yang muncul harus dibaca sebagai dorongan untuk melakukan perbaikan.
“Mudah-mudahan dengan ada kemarin juga ada evaluasi dari Bapak Gubernur. Tekanan, tuntutan dari masyarakat untuk perbaikan,” katanya.
