Menuntut DPRD tidak hanya berhenti pada fungsi penganggaran di atas kertas, tetapi memastikan setiap usulan masyarakat benar-benar menembus tahap realisasi.
Fokusnya kini bergeser pada efektivitas pengawalan, bukan sekadar perencanaan.
Srategi yang mengemuka adalah penguatan fungsi reses sebagai basis utama penyerapan aspirasi. Namun, persoalan selama ini bukan pada minimnya usulan, melainkan lemahnya pengawalan hingga masuk ke dalam APBD.
“Intinya itu pengawalan. Karena selama ini kadang ada aspirasi terkait jalan, itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana cara pengawalan kita agar jalan yang rusak itu bisa diperbaiki melalui dana pokir,” ungkap Doni.
Ia menyoroti, tantangan terbesar saat ini bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi memastikan program pokok pikiran (pokir) tidak berhenti sebagai janji politik.
Dalam kondisi anggaran yang dipangkas di berbagai sektor, termasuk di internal sekretariat DPRD, ketepatan prioritas menjadi kunci.
Namun ungkap Doni, diskusi antara dua lembaga legislatif itu pun tidak menghasilkan adopsi program baru secara langsung.
Ia berharap forum tersebut mempertegas kesamaan persoalan yang dihadapi, yakni bagaimana menjaga konsistensi antara hasil reses dan realisasi anggaran.
“Semua juga mengalami pengurangan anggaran. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan pokir itu agar bisa diamankan dan dilaksanakan, tidak hanya menjadi janji ke masyarakat,”ucapnya.
Selain itu, ia menegaskan, pertemuan kedua lembaga ini lebih pada penyamaan cara pandang dalam menghadapi tekanan fiskal yang kian ketat, sekaligus memperkuat peran DPRD sebagai pengawal utama aspirasi publik.
“Tidak ada hal yang lebih jauh, kita lebih berdiskusi saja. Bagaimana cara kita di DPRD bisa berkontribusi untuk pokir di Samarinda maupun di Bontang agar bisa dialokasikan hasil reses secara baik,” harapnya.
