Samarinda, Natmed.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) mengambil peran progresif dengan menggelar Simposium Pendidikan berskala regional.
Forum ini bukan sekadar diskusi biasa, melainkan upaya kolektif mahasiswa untuk membedah rapor merah dunia pendidikan di Kalimantan Timur, mulai dari isu infrastruktur yang memprihatinkan hingga polemik kesejahteraan guru.
Simposium yang digelar di kampus Polnes ini menghadirkan berbagai pemangku kebijakan, termasuk perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
Langkah ini diambil untuk mengonfrontasi data temuan lapangan dengan realita kebijakan birokrasi.
Presiden BEM Polnes Muhammad Zaki Hamzah menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang diinisiasi oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia.
Kaltim menjadi salah satu titik sentral sebelum kajian ini dibawa ke level nasional pada momen Hari Kebangkitan Nasional mendatang.
“Kami tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia, dan hari ini dilakukan di Kaltim, besok di Lombok, dan sebelumnya sudah di Sumbagut hingga Sumatera Utara. Semua hasil dari sini akan kami bawa ke Jakarta pada 20 Mei nanti,” tegas Zaki.
Ketua Pelaksana Kegiatan Ferry Septian Gymnastiar menekankan bahwa mahasiswa tidak bicara tanpa dasar. Sebelum simposium dimulai, pihaknya telah melakukan observasi untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan menyentuh masyarakat bawah.
“Kami menyoroti berbagai permasalahan, mulai dari kasus pelecehan yang masih menghantui dunia pendidikan, pemerataan infrastruktur yang timpang, hingga efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan nasional,” jelas Ferry.
Ferry menambahkan bahwa kehadiran dua instansi dinas sekaligus dalam satu meja merupakan strategi untuk memutus kebuntuan informasi terkait pembagian wewenang.
“Kenapa kita panggil keduanya? Karena kita melihat adanya sekat pembagian kewenangan yang sering jadi alasan. Kota menaungi TK sampai SMP, sementara Provinsi menaungi SMA dan SMK. Kami ingin melihat bagaimana sebenarnya keadaan nyata di lapangan dari kedua sisi tersebut dan menuntut sinkronisasi di antara keduanya,” tambahnya.
Zaki menyoroti tiga poin krusial yang ia sebut sebagai tagline besar perjuangan mahasiswa saat ini. Ia menyentil kondisi fisik sekolah yang dianggap tidak mencerminkan Kaltim sebagai wilayah kaya sumber daya alam.
“Ada tiga tagline besar yang kami ambil, sarana prasarana (sarpras), MBG, dan tenaga pendidik. Kami sudah melakukan survei lapangan selama dua hari, kami punya data dan foto-foto sekolah yang benar-benar belum layak. Bagaimana kita bisa bicara kualitas pendidikan jika bangunannya saja belum pantas untuk proses belajar mengajar?” kata Zaki.
Selain sarpras, nasib tenaga pendidik juga menjadi sorotan tajam. Zaki menilai tanpa kesejahteraan guru yang mumpuni, transformasi pendidikan hanyalah angan-angan.
Meskipun forum dihadiri oleh tokoh dari Disdikbud Kaltim dan perwakilan dari Disdik Kota Samarinda, pihak BEM merasa masih ada ganjalan terkait solusi praktis yang ditawarkan pemerintah.
“Jawaban dari Disdikbud Provinsi dan Kota tadi sebenarnya cukup baik secara normatif, namun solusinya menurut kami masih tipis. Pembahasan mereka masih lebih banyak berkutat pada narasi mekanisme anggaran dan birokrasi,” ungkap Zaki.
Meski demikian, Zaki menghargai komitmen pemerintah yang berjanji untuk membuka ruang komunikasi lebih lanjut.
“Mereka berjanji akan memfasilitasi dan membersamai kami terus, baik dalam ruang diskusi maupun jika nantinya kami harus turun ke jalan untuk melakukan aksi pengawalan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut nyata, BEM Polnes melalui kementerian terkait akan membentuk tim kajian khusus. Tim ini akan dibagi menjadi dua fokus utama, kelompok kajian SD-SMP untuk tingkat kota dan kelompok kajian SMA-SMK untuk tingkat provinsi.
Ferry berharap, rekomendasi yang lahir dari mahasiswa ini tidak hanya berakhir di atas kertas atau laci meja pejabat.
“Harapannya forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi seremonial. Ini harus menjadi jembatan untuk melahirkan solusi konkret bagi permasalahan pendidikan di Kalimantan Timur. Kami akan kawal terus data ini sampai ada perubahan nyata di sekolah-sekolah kita,” pungkas Ferry.
