Samarinda, Natmed.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur Armin mengeluarkan instruksi tajam yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah jenjang SMA dan SMK di Bumi Etam.
Armin menekankan bahwa peran sekolah di era sekarang tidak boleh lagi sekadar menjadi institusi administratif yang pasif menunggu kedatangan calon siswa di meja pendaftaran.
Pernyataan ini muncul menyusul temuan masih adanya gap antara jumlah lulusan SMP dengan angka partisipasi murni di tingkat SMA/SMK, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis ekstrem.
Armin menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap anak di zonasi atau wilayah kerjanya mendapatkan akses pendidikan.
Ia tidak ingin ada satu pun anak Kaltim yang hilang dari sistem pendidikan hanya karena kendala teknis atau kurangnya proaktifitas pihak sekolah.
“Saya sudah instruksikan, jangan hanya menunggu siswa datang mendaftar ke sekolah. Pihak sekolah, guru, dan kepala sekolah harus menjemput bola. Cari tahu lulusan SMP di sekitar wilayah tersebut larinya ke mana,” tegas Armin.
Menurutnya, sinkronisasi data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) adalah kunci. Jika seorang lulusan SMP tidak terdeteksi masuk ke bangku SMA atau SMK, maka pihak sekolah terdekat wajib melakukan penelusuran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran besar melalui program Gratispol untuk meringankan beban biaya pendidikan.
Namun, Armin menyadari bahwa ketersediaan anggaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pemangkasan hambatan akses di lapangan.
“Program ini tidak akan mencapai target 100 persen jika kita tidak turun langsung ke lapangan. Kita tidak ingin ada anak Kaltim yang putus sekolah hanya karena masalah akses informasi atau kendala teknis pendaftaran,” tambahnya.
Ia mengkritik keras jika ada kepala sekolah yang merasa tugasnya selesai hanya dengan membuka posko pendaftaran di sekolah.
“Zaman sudah berubah, kita yang harus mendekat ke masyarakat, bukan sebaliknya,” imbuhnya.
Menyoroti wilayah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Timur, Armin mengakui tantangan yang dihadapi memang jauh lebih berat dibanding wilayah perkotaan seperti Samarinda atau Balikpapan. Namun, hal itu justru menuntut inovasi yang lebih besar dari para pendidik.
“Masalahnya seringkali bukan karena mereka tidak mau sekolah, tapi jaraknya yang mungkin jauh atau mereka bingung bagaimana cara mendaftarnya. Mungkin ada kendala internet atau transportasi. Itulah gunanya kita ada di sana,” jelas Armin.
Armin mengingatkan bahwa setiap anak yang putus sekolah adalah kerugian besar bagi masa depan Kalimantan Timur, terutama dalam menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan SDM unggul.
“Pendidikan adalah hak dasar. Tugas kita sebagai pelayan publik di bidang pendidikan adalah memastikan hak itu sampai ke tangan mereka. Saya akan terus memantau pergerakan data pendaftaran ini,” pungkasnya.
