Samarinda, Natmed.id – Polemik anggaran renovasi rumah jabatan (rujab) dan fasilitas kerja Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai sekitar Rp25 miliar pada APBD 2025 menjadi perbincangan publik.
Di tengah sorotan tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud justru mengaku belum mengetahui secara pasti rincian maupun pembahasan anggaran tersebut di internal lembaganya.
Hasanuddin menyebut informasi yang beredar sejauh ini masih sebatas kabar yang belum terverifikasi. Ia mengaku baru mendengar isu tersebut dan belum menerima penjelasan resmi secara kelembagaan.
“Secara kelembagaan saya belum tahu juga, secara pribadi ini baru saya dengar. Memang ada desas-desus, tapi saya belum terlalu masuk ke sana,” ujarnya saat ditemui, Selasa 7 April 2026.
Ia menegaskan akan segera menelusuri informasi tersebut dengan memanggil pihak terkait, termasuk Badan Anggaran (Banggar), guna memastikan apakah proses penganggaran telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Nanti kita kumpulkan, kita tanya lagi. Saya juga akan cek dulu, ini ada pembangunan apa, perbaikan rumah jabatan seperti apa,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari rehabilitasi fasilitas yang sudah lama tidak ditempati.
“Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati, banyak hal yang memang harus dibenahi. Semua prosesnya sesuai SOP, dibahas di TAPD, dibahas bersama DPRD, dan disetujui Kemendagri,” ujar Rudy, Senin 6 April 2026.
Ia memastikan seluruh tahapan penganggaran telah melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
“Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Total anggaran sekitar Rp25 miliar tersebut tersebar dalam sejumlah pos belanja. Di antaranya rehabilitasi ruang kantor gubernur sekitar Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, serta perbaikan ruang kerja wakil gubernur senilai Rp1,2 miliar.
Selain itu, terdapat pengadaan mebel ruang kerja wakil gubernur sebesar Rp945 juta, videotron dalam ruangan senilai Rp782 juta, hingga berbagai perlengkapan penunjang seperti peralatan dapur, interior, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Secara keseluruhan, sedikitnya puluhan item belanja tercatat dalam pengalokasian anggaran tersebut.
