Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra memberikan potret buram mengenai kondisi sosial kemasyarakatan di ibu kota Kalimantan Timur saat ini.
Ia menilai, rentetan peristiwa kriminalitas menonjol yang terjadi belakangan ini merupakan alarm keras bagi pemerintah bahwa masyarakat sedang berada dalam tekanan ekonomi yang sangat hebat.
Samri menyoroti fenomena psikologi massa yang mulai berubah, di mana rasa putus asa akibat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar mendorong seseorang melakukan tindakan yang di luar nalar kemanusiaan.
Dalam analisisnya, Samri merasa miris melihat bagaimana nyawa seseorang bisa dihabisi hanya demi motif penguasaan aset yang nilainya secara ekonomi sangat rendah. Ia melihat ada degradasi nilai moral yang dipicu oleh rasa lapar dan ketidakpastian masa depan.
“Kondisi ekonomi masyarakat kita ini sedang berada di titik yang paling rendah. Bayangkan, nyawa seseorang harus hilang hanya demi harta yang jika diuangkan mungkin tidak sampai sepuluh juta rupiah,” jelasnya.
Samri juga mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Sebagai legislator, ia mengkritik keras alokasi APBD triliunan rupiah yang dianggapnya belum tepat sasaran dalam menyentuh perut rakyat kecil.
Ia menilai pembangunan infrastruktur fisik yang megah tidak akan ada artinya jika angka kriminalitas akibat kemiskinan terus meningkat.
“Pemerintah jangan hanya sibuk membangun taman atau pengadaan mobil mewah untuk pejabat. Urusan perut rakyat ini nomor satu. Kalau rakyat lapar, mereka gelap mata. Uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, UMKM, dan pelatihan kerja yang riil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Samri meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan evaluasi total terhadap kondisi keamanan lingkungan.
Ia berpendapat bahwa patroli keamanan saja tidak cukup jika akar permasalahannya, yaitu ketimpangan ekonomi, tidak segera dibenahi.
Ia mendesak agar program-program jaring pengaman sosial dan penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama di tahun 2026 ini. Menurutnya, stabilitas keamanan kota hanya bisa terjamin jika kesejahteraan masyarakatnya terjaga dengan baik.
“Kita tidak boleh membiarkan Samarinda menjadi kota yang tidak aman hanya karena kita abai terhadap urusan kesejahteraan rakyat kecil,” pungkas Samri.
