Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan ,dan Hortikultura (DPTPH) terus memperkuat langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.
Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di halaman depan Kantor DPTPH Kaltim, pemerintah berupaya memastikan masyarakat Bumi Etam dapat menjangkau bahan pokok dengan harga di bawah pasar.
Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan momentum krusial, mengingat saat ini telah memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, di mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan signifikan.
Fahmi menjelaskan bahwa GPM bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari implementasi nyata Satgas Sapu Bersih Pengendalian Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan. Satgas ini dibentuk pada awal Januari 2026 sebagai tindak lanjut amanah dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Ketua pengarah Satgas ini adalah Pak Gubernur sendiri, dan kami di Dinas Pangan terlibat aktif sebagai sekretaris pelaksana. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, memastikan tidak ada spekulasi harga yang memberatkan konsumen,” ujar Fahmi saat diwawancarai Rabu, 11 Maret 2026.
Lebih jauh, Fahmi memaparkan bahwa GPM menjadi wadah strategis untuk memperpendek rantai distribusi pangan. Dengan menghadirkan para produsen mulai dari petani, peternak, Kelompok Tani (Poktan), hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) masyarakat bisa mendapatkan harga tangan pertama.
“Ini adalah media bertemunya produsen dan pelaku usaha pangan langsung dengan konsumen. Tujuannya jelas, agar harga terkendali dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Masyarakat di Kaltim harus bisa mengakses bahan pangan strategis tanpa harus tercekik harga yang melambung,” imbuhnya.
Untuk memastikan dampak yang merata, DPTPH Kaltim mengoordinasikan pelaksanaan GPM ini secara serentak di enam kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Keenam wilayah tersebut meliputi Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Barat.
Langkah kolektif ini diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah, terutama dari sektor volatile foods (bahan pangan yang harganya bergejolak).
Terkait pengawasan pasar, Fahmi mengungkapkan bahwa Tim Satgas secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor, ritel, hingga pasar tradisional.
Meskipun kenaikan harga seringkali dianggap wajar oleh pedagang demi mencari keuntungan di momen Lebaran, pemerintah tetap menetapkan batasan tegas.
“Kami rutin melakukan sidak untuk mengingatkan para distributor dan pengecer agar tetap menjual sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) produsen. Jika ditemukan ada yang nakal menjual jauh di atas HET, kami tidak segan memberikan teguran keras,” tegas Fahmi.
Fahmi juga memaparkan fluktuasi harga beberapa komoditas. Menurutnya, cabai saat ini menjadi komoditas yang paling dinamis dan cenderung tinggi di pasaran.
Hal ini dipengaruhi oleh faktor musiman dan keinginan petani untuk mengoptimalkan keuntungan di momen tahunan. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan beras dan minyak goreng.
“Untuk beras SPHP dan minyak goreng, kondisinya jauh lebih terkendali. Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman dari Bulog untuk memastikan pasokan tetap mengalir deras ke pasar, sehingga harganya tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
