Samarinda, Natmed.id – Pembahasan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 masih berproses.
Sejumlah usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat tersebut dipastikan tidak seluruhnya dapat diakomodasi dalam program prioritas pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, pemerintah daerah masih melakukan pembahasan lanjutan dengan sejumlah pihak terkait guna menindaklanjuti hasil verifikasi terhadap usulan-usulan yang masuk.
Jumlah usulan Pokir yang diajukan DPRD mencapai 160 program. Namun, setelah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, tidak semuanya dapat dimasukkan dalam daftar prioritas.
“Masih ada pembahasan lagi dengan beberapa pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil-hasil verifikasi. Ada satu usulan pokir yang sejumlah 160 lebih, tapi tadi kita sampaikan sesuai dengan program prioritas itu bahannya tidak sampai sebesar itu,” ujar Sri Wahyuni usai rapat di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Sabtu 7 Maret 2026.
Ia menambahkan, pemerintah daerah masih akan memetakan kembali usulan tersebut untuk menentukan program mana yang bisa masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Besok akan diungkapkan yang mana-mana yang bisa masuk program prioritas dan yang mana yang tidak,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H Baba menyebutkan bahwa kehadiran sekretaris daerah dalam rapat tersebut tidak mengubah hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya.
Kesimpulan sementara dari pembahasan masih sama dengan hasil rapat sebelumnya, DPRD tetap akan berkoordinasi lebih lanjut dengan gubernur sebelum menentukan keputusan akhir mengenai usulan yang akan diakomodasi dalam RKPD.
“Dengan adanya penjelasan dari Sekda tadi, hampir sama kesimpulannya, ita tetap ingin berkoordinasi dengan gubernur dulu. Tapi kalau kita lihat dari masukan dari Bappeda itu kemungkinan akan lebih kurang dari pada 160 usulan,” ujarnya.
Arah kebijakan pemerintah daerah saat ini menekankan pada pembiayaan program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah.
Ia menuturkan bahwa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebelumnya juga telah menekankan pentingnya fokus pada program yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.
“Pak Gubernur mengatakan bahwa biarlah kita fokus pada hal pembiayaan yang prioritas yang menjadi tanggung jawab kita dulu,” katanya.
Meski demikian, pembahasan yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap awal karena usulan yang dibahas baru berupa daftar program tanpa rincian anggaran.
“Belum ada hitungannya. Ini cuma program saja, cuma judul saja, bukan mengenai nilai-nilai, angkanya belum ada. Ini baru kamus usulan,” jelasnya.
Pembahasan Pokir DPRD merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Usulan tersebut umumnya berasal dari aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD melalui kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing.
