Samarinda, Natmed.id – Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin menyoroti kondisi defisit APBN hingga polemik belanja mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Hal itu disampaikannya dalam agenda silaturahmi dan buka puasa bersama kader serta jurnalis di Pendopo DPW PKB Kaltim, Jalan Bhayangkara, Samarinda, Senin 2 Maret 2026.
Syafruddin menilai postur APBN 2026 perlu dicermati secara kritis, total belanja negara ditetapkan sekitar Rp3.800 triliun, sementara pendapatan dari sektor pajak sekitar Rp2.500 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp700 triliun.
“Artinya pendapatan kita kurang lebih Rp3.200 triliun, tapi belanja ditetapkan Rp3.800 triliun. Ada defisit sekitar Rp600 triliun. Ini harus kita cermati bersama,” ujarnya.
Defisit tersebut berpotensi ditutup melalui skema penambahan utang. Ia mengungkapkan posisi utang negara saat ini berada di kisaran Rp9.000 triliun, dengan beban pembayaran pokok dan bunga yang menyerap porsi besar dalam APBN.
“Kalau 43 persen APBN dialokasikan untuk bayar utang, berarti hampir Rp1.800 triliun habis untuk kewajiban itu. Artinya kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Syafruddin juga menyinggung dinamika geopolitik global, termasuk potensi konflik antara Iran, Amerika Serikat dan sekutunya. Ia mengingatkan bahwa dampak perang, terutama jika meluas, tidak hanya dirasakan di kawasan konflik tetapi bisa berdampak global.
“Memang kita tidak meninggal karena kena senjata atau nuklir, tapi dampaknya bisa ke udara, air, lingkungan. Itu yang harus kita antisipasi,” katanya.
Di tingkat daerah, Syafruddin secara terbuka mengkritisi kebijakan belanja mobil dinas yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Kaltim sekitar Rp8,5 miliar serta pengadaan kendaraan pimpinan DPRD Kaltim yang disebut mencapai sekitar Rp6,8 miliar.
“Menurut saya, pengadaan mobil dinas ini adalah belanja yang kurang prioritas, apalagi di tengah efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah,” ujarnya.
Ia mempertanyakan skema pengembalian anggaran setelah muncul klarifikasi dari pihak pemerintah provinsi bahwa anggaran tersebut akan dikembalikan.
“Kalau sudah terealisasi di APBD Perubahan 2025 dan barangnya sudah dibelanjakan, bahkan sudah dipakai, lalu bagaimana mekanisme pengembaliannya? Ini yang harus transparan,” katanya.
Polemik tersebut mencoreng citra pemerintah daerah di mata publik nasional. Ia menilai DPRD seharusnya lebih cermat dalam menelaah rincian belanja pemerintah sebelum menyetujui APBD.
“DPRD itu harus melihat satu per satu rincian belanja. Uang yang dibelanjakan ini adalah uang rakyat. Tidak boleh ada yang tertutup-tutupi,” tegas Syafruddin.
Sebagai Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin mengaku telah menginstruksikan seluruh kader, terutama yang duduk di legislatif, agar lebih ketat mengawal pembahasan APBD.
“Ketika membahas APBD, harus cermat, serius, dan sungguh-sungguh. Jangan sampai belanja prioritas kalah dengan belanja nonprioritas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengalaman masa lalu saat menjabat di DPRD, ketika ada alokasi hibah besar yang luput dari pengawasan hingga berujung persoalan hukum.
“Itu jadi pelajaran. Ke depan kader-kader PKB harus benar-benar memlototi semua rincian belanja pemerintah,” katanya.
Syafruddin mengajak seluruh kader PKB merapatkan barisan menjelang pemilu yang tinggal sekitar dua tahun lebih.
“Dua tahun sebelas bulan itu bukan waktu yang panjang. Itu waktu yang singkat untuk terus bekerja, melayani rakyat, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.
