Jakarta, Natmed.id – .Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menyambut baik wacana provinsi penyangga dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan dari KONI, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ungkap Menpora kepada awak media di Graha Kemenpora, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menerangkan, telah bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) KONI Marciano Norman beserta Sekretaris Jenderal Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma. Dalam pertemuan tersebut, mulai dilakukan sinkronisasi untuk persiapan PON, termasuk wacana NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama dengan dibantu provinsi penyangga.
Wacana provinsi penyangga ini muncul mengingat situasi saat ini tidak dimungkinkan adanya pembangunan fasilitas tambahan, khususnya venue olahraga.
“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” ucap Erick.
Menurutnya, efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga bukan hanya terjadi di Indonesia. Melainkan juga terjadi di berbagai negara, termasuk dalam persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia.
Menpora mengungkapkan, banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal.
“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas (rapat koordinasi nasional) untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system,”ujar Erick.
“Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” sambung Menpora.
Selain itu, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KONI sebelum nantinya mengeluarkan surat resmi sebagai payung hukum perihal tuan rumah PON NTT-NTB yang dalam pelaksanaannya dibantu provinsi tertentu.
“Suratnya memang belum saya keluarkan. Kalau mereka sudah memutuskan, baru saya keluarkan. Karena memang payung hukumnya harus ada,”ungkap Erick
“Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” sambungnya.
