Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda tengah bersiap melakukan revolusi dalam pengelolaan tata ruang dan pendapatan daerah melalui kebijakan parkir berlangganan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan kepastian bahwa sistem yang bertujuan untuk menertibkan area publik dan menekan kebocoran retribusi ini akan segera memasuki fase sosialisasi masif dalam hitungan bulan.
Andi Harun menggunakan analogi percepatan kendaraan untuk menggambarkan progres kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh fondasi hukum telah berdiri kokoh, dan kini pemerintah tengah mematangkan langkah-langkah teknis di lapangan.
“Parkir berlangganan ya kita mulai kira-kira gigi dua itu setelah Lebaran. Regulasinya sudah selesai, faktor koordinasi sementara sedang berlangsung. Nah, itu saya tempatkan sebagai gigi satu. Gigi dua itu sosialisasi,” terangnya.
Transformasi parkir ini tidak bisa dilepaskan dari ambisi besar Pemkot Samarinda untuk mempercepat digitalisasi di seluruh lini transaksi publik.
Menurut Andi Harun, peralihan ke sistem nontunai (cashless) adalah langkah strategis untuk menghadapi tuntutan global.
Dengan parkir berlangganan, masyarakat diharapkan tidak lagi harus berurusan dengan transaksi tunai di pinggir jalan yang sering kali menjadi sumber ketidakpastian tarif.
Wali Kota Andi Harun menekankan bahwa infrastruktur pendukung, terutama dari Dinas Perhubungan (Dishub), harus benar-benar siap menunjang sistem pembayaran digital yang beragam agar memudahkan masyarakat.
“Apapun dulu modelnya kita gak bisa memilih satu model, bisa QRIS, bisa OVO, pokoknya bisa apapun yang penting nontunai dulu. Harusnya bisa karena Dishub punya mesin EDC (Electronic Data Capture). Itu yang kita mau teman-teman ketahui,” tambahnya.
Salah satu poin paling tajam yang disampaikan Andi Harun adalah mengenai pengawasan pelaksanaan kebijakan. Ia menyadari bahwa selama ini keluhan masyarakat sering kali hanya tertuju pada juru parkir (jukir) di lapangan.
Namun, dalam sistem yang baru ini, ia menuntut akuntabilitas dari pihak kedinasan yang memayungi mereka.
Andi Harun mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Ia tidak ingin kebijakan ini hanya menjadi formalitas tanpa adanya perubahan integritas di internal pelaksana.
“Kalau Dishubnya yang gak benar ya kita katakan gak benar. Jangan kita cuma berani mengatakan jukirnya yang gak benar. Tapi kalau oknum Dishub yang gak benar, ya kita katakan sama-sama. Paling enak kalau kita bicara apa adanya,” tegas Andi Harun.
Momentum setelah Hari Raya Idulfitri dipilih sebagai waktu yang tepat untuk masuk ke gigi dua atau tahap sosialisasi. Pada tahap ini, pemerintah akan memberikan penjelasan mendalam kepada masyarakat mengenai mekanisme berlangganan, besaran tarif, hingga manfaat yang akan didapatkan pengguna jasa parkir, seperti kepastian tempat dan perlindungan dari jukir liar.
Penerapan parkir berlangganan ini diharapkan menjadi solusi permanen atas permasalahan parkir di Samarinda yang selama ini dianggap semrawut.
Dengan sistem ini, Pemkot Samarinda tidak hanya menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menciptakan budaya baru di masyarakat yang lebih cerdas dan terbiasa dengan ekosistem digital.
