Samarinda, Natmed.id – Kasus bunuh diri seorang siswa SD kelas IV di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka sorotan serius terhadap kemiskinan ekstrem dan tekanan hidup yang dialami anak-anak di daerah tertinggal.
Peristiwa ini yang terjadi akibat tekanan ekonomi dan kesulitan hidup, menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat bahwa aksi nyata diperlukan untuk menangani kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.
Siswa berinisial YBS (10) mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di pohon cengkeh setelah permintaan uang Rp10 ribu untuk membeli alat sekolah ditolak ibunya karena keterbatasan ekonomi.
Kejadian ini bukan keputusan sesaat, melainkan puncak tekanan mental akibat kesulitan hidup yang dialami keluarga. YBS hidup dalam keluarga miskin ekstrem, ibunya seorang janda harus menghidupi lima anak dengan penghasilan tidak menentu.
Anggota DPD RI Dapil Kaltim Andi Sofyan Hasdam menyebut peristiwa ini sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan pendataan masyarakat miskin ekstrem, menyediakan bantuan langsung, dan membuka peluang kerja bagi mereka yang mampu.
“Seandainya bukan harian Kompas yang mengangkat kasus ini, mungkin peristiwa ini berlalu begitu saja. Kejadian seperti ini tidak boleh dilokalisir di Ngada saja, tetapi harus diurai akar masalahnya agar bisa diselesaikan. Anak SD putus asa karena sepuluh ribu rupiah, itu tidak masuk akal bagi kita yang hidup berkecukupan, tapi bagi mereka itu sangat berarti,” kata Andi Sofyan Hasdam, Selasa 4 Februari 2026.
Andi menambahkan, kondisi tempat tinggal YBS dan keluarga merupakan contoh nyata kemiskinan ekstrem. Ia menekankan perlunya prioritas bedah rumah, bantuan langsung dari APBD, dan pemberian modal usaha atau pekerjaan bagi keluarga miskin.
“Sekarang bukan saatnya berteori. Mereka memerlukan uluran tangan dan kerja nyata. Menolong orang miskin untuk mengangkat harkat hidupnya bukan sekadar jargon kampanye, tetapi kewajiban nyata pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Kasus ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem dan akses terbatas terhadap kebutuhan dasar, seperti alat sekolah dan pangan, dapat memicu tekanan mental yang fatal bagi anak-anak.
Andi berharap pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah cepat dan terukur agar kasus tragis serupa tidak terulang.
“Data cepat terkait jumlah keluarga miskin ekstrem di setiap daerah harus segera diselesaikan. Bantuan tunai, pekerjaan atau modal usaha harus diberikan agar mereka memiliki jalan hidup yang jelas,” tukasnya.
Berita 1
Hadapi Dinamika Regulasi, Sekda Kaltim Tekankan Pembenahan Manajemen RSUD
Samarinda, Natmed.id — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menegaskan perlunya penguatan manajemen serta tata kelola rumah sakit umum daerah (RSUD) di tengah dinamika regulasi dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa rumah sakit daerah saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan regulasi hingga tuntutan peningkatan kompetensi serta standar layanan kesehatan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus direspons dengan langkah yang cermat dan strategi yang tepat. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada acara pelantikan pengurus ARSADA Kaltim.
“Kita berada pada persimpangan, apakah akan terus terbawa arus turbulensi atau justru mampu mengendalikannya dan keluar dengan kondisi yang lebih baik,” ujarnya, Rabu 4 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa pengembangan RSUD tidak bisa hanya dibebankan kepada manajemen rumah sakit, melainkan juga menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Karena itu, perencanaan rumah sakit perlu diselaraskan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan, baik dalam peningkatan kualitas layanan, pemenuhan sarana dan prasarana, maupun pengembangan sumber daya manusia.
Menurutnya, integrasi perencanaan tersebut penting agar arah pengembangan rumah sakit lebih terarah dan terukur. Mekanisme ini, kata dia, bukan bertujuan membatasi kemandirian rumah sakit, melainkan memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
“Integrasi perencanaan diperlukan agar pengembangan rumah sakit lebih jelas dan terukur, serta untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi standar layanan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang menjadi perhatian utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Hal ini juga tercermin melalui pelaksanaan program layanan kesehatan gratis yang berdampak pada meningkatnya aktivitas pelayanan di RSUD.
