Samarinda, Natmed.id – Rencana pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di Universitas Mulawarman (Unmul) dinilai sebagai kebutuhan nyata bagi Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB Damayanti mengingatkan agar pendirian fakultas baru tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan semata, melainkan disertai perencanaan matang terkait kualitas, pengelolaan dan arah lulusan.
Ia menegaskan, keberadaan FIK memang relevan, tetapi perlu analisis mendalam agar lulusan tidak berakhir hanya dengan gelar akademik tanpa kesiapan kerja.
“Kalau kita telaah bersama, keberadaan Fakultas Ilmu Keolahragaan ini memang sangat real dibutuhkan. Tapi menjadi catatan kita bersama, kalau bicara atlet itu umurnya maksimal di angka 30 sampai 35 tahun. Ini artinya perlu dianalisis kembali,” ujar Damayanti, saat RDP bersama pihak Unmul Senin, 2 Februari 2026.
Pendirian fakultas atau program studi baru harus dibarengi dengan perencanaan yang jelas mengenai output lulusan. Ia menekankan, Kalimantan Timur membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keterampilan dan kualitas sesuai kebutuhan daerah.
“Kalau kita membangun sebuah fakultas atau prodi itu harus dilihat juga, kira-kira nanti kelulusannya seperti apa,” katanya.
Damayanti juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Kaltim yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Ia menyebut tingkat pengangguran di daerah ini berada di kisaran 5,8 persen dan harus menjadi pertimbangan serius dalam setiap kebijakan pendidikan tinggi.
Ia kemudian mengaitkan kesiapan sumber daya manusia lokal dengan pengalaman Kalimantan Timur dalam proyek-proyek besar berskala nasional. Salah satunya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai sekitar 24 ribu orang.
“RDMP Balikpapan itu 24.000 tenaga kerjanya yang dibutuhkan. Tetapi siapa yang mengisi? Mayoritas adalah tenaga kerja dari luar,” tegasnya.
Fenomena serupa, lanjut Damayanti, juga terjadi di berbagai sektor industri lain di Kaltim. Ia mengungkapkan pengalamannya saat DPRD Kaltim membahas rancangan peraturan daerah tentang corporate social responsibility (CSR) bersama sejumlah perusahaan.
“Kami panggil manajernya, dirutnya, rata-rata kami tanya asal mereka dari mana? Rata-rata dari luar, bukan rata-rata. Semuanya dari luar. Ini menjadi catatan kita bersama,” ujarnya.
Karena itu, Damayanti berharap Unmul tidak hanya fokus pada pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan, tetapi juga mampu membaca kebutuhan daerah secara lebih luas. Ia menilai sektor perkebunan dan pertambangan masih mendominasi struktur ekonomi Kaltim, namun ironisnya banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.
“Kita saat ini Kaltim, kalau kita lihat, perkebunan dan pertambangan lebih dominan. Tapi sayangnya yang mengisi adalah orang-orang dari luar. Nah, ini mungkin siapa tahu bisa dilihat fakultas apa yang kiranya dibutuhkan Kaltim ke depannya sehingga yang mengisi adalah anak-anak Kalimantan Timur,” ucapnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Damayanti menegaskan DPRD Kaltim pada prinsipnya mendukung rencana pendirian FIK Unmul. Namun dukungan itu disertai syarat utama, yakni kesiapan kualitas sumber daya pengajar dan pengelolaan fakultas harus benar-benar terjamin.
“Penting sekali diperhatikan, tadi disampaikan dosennya insyaallah siap. Tapi apa benar-benar siap? Jangan sampai nanti tarik sana tarik sini. Jam-jamnya seperti apa, ini harus dipikirkan lebih panjang,” katanya.
Ia berharap, jika FIK Unmul benar-benar berdiri, maka fakultas tersebut mampu melahirkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan memiliki peluang kerja yang jelas setelah lulus.
“Mudah-mudahan ini menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, dan bisa membuka peluang untuk kelulusannya. Kasihan kalau sampai hanya sekadar titel saja tetapi tidak siap di lapangan,” pungkas Damayanti.
