Samarinda, Natmed.id – PDIP memposisikan seluruh kader legislatifnya menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan, meskipun berada dalam koalisi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sikap ini ditegaskan di tengah menguatnya sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah, termasuk polemik bantuan pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) yang memicu gesekan antara pemerintah dan perguruan tinggi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa konsep oposisi dalam politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah dan fungsi parlementer sebagai alat kontrol kekuasaan.
“Oposisi itu dikenal dalam sistem parlementer. Dalam ideologi Pancasila, fungsi parlementer adalah sebagai penyeimbang,” kata Hasto saat Ngopi Bareng Sekjen PDIP bersama media, Senin 2 Februari 2026, di Kantor DPD PDIP Kaltim, Samarinda.
Posisi penyeimbang tidak hanya berlaku ketika partai berada di luar pemerintahan. Bahkan ketika berada di dalam koalisi sekalipun, anggota legislatif tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
“Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif tetap wajib menjalankan fungsi kontrol. Kekuasaan itu tends to corrupt. Karena itu, tetap diperlukan check and balances,” tegasnya.
Hasto menjelaskan bahwa sikap politik PDIP di daerah sangat bergantung pada peta politik masing-masing wilayah. Di daerah yang PDIP menjadi bagian dari pemerintahan, seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, kader legislatif PDIP justru didorong untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan.
“Di Kutai Kartanegara, PDIP berada di dalam pemerintahan kabupaten. Maka fungsi anggota legislatif adalah memberikan dukungan melalui politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan,” ujarnya.
Namun, dukungan tersebut, kata Hasto, tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran tanpa kritik terhadap kebijakan yang berpotensi bermasalah atau menyimpang dari kepentingan rakyat.
Sikap kritis PDIP bukanlah sikap oportunistik, melainkan konsistensi ideologis partai. Ia mencontohkan penolakan PDIP terhadap kebijakan impor pangan meskipun berada penuh di dalam pemerintahan pada periode 2014 dan 2019.
“Kami menolak kebijakan impor pangan karena kami memilih kedaulatan pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi nasional,” tegasnya.
PDIP akan terus memperjuangkan arah pembangunan nasional yang berpijak pada ideologi partai. “Partai dipimpin oleh ideologi dan platform untuk memperjuangkan Indonesia yang berdaulat, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” pungkas Hasto.
