Jakarta, Natmed.id – Keterbatasan akses dan konektivitas dinilai masih menjadi hambatan utama optimalisasi Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Pemerintah pun menggandeng pihak swasta untuk membenahi infrastruktur pendukung pelabuhan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dan PT Wahana Mitra Semesta di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu 28 Januari 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengakui bahwa penguatan fungsi Pelabuhan Patimban tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan dermaga dan fasilitas inti, tetapi sangat bergantung pada ketersediaan akses jalan dan sistem konektivitas yang terintegrasi dengan kawasan industri.
“Kerja sama ini tidak hanya membangun prasarana fisik seperti jalan dan pintu akses, tetapi juga sistem konektivitas pelabuhan agar lebih efisien dan berdaya saing,” ujar Masyhud.
Menurutnya, tanpa akses yang memadai, Pelabuhan Patimban berisiko tidak berfungsi optimal sebagai simpul logistik nasional, meskipun telah menyandang status PSN. Karena itu, pemerintah memilih skema kolaborasi dengan badan usaha untuk mempercepat perbaikan konektivitas.
Perencanaan infrastruktur dalam kerja sama ini diarahkan untuk jangka panjang, dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan dan menekan biaya logistik nasional.
“Dengan perencanaan yang terukur, infrastruktur ini diharapkan mempercepat distribusi barang dan menurunkan biaya angkut,” katanya.
Selain dampak pada sistem logistik, pemerintah juga menilai pengembangan akses Pelabuhan Patimban akan berimbas langsung pada perekonomian daerah, khususnya di Subang dan wilayah sekitarnya. Aktivitas pelabuhan yang lebih optimal diproyeksikan membuka lapangan kerja baru dan mendorong tumbuhnya usaha penunjang.
Namun demikian, kerja sama dengan swasta tetap harus dijalankan secara transparan dan mengedepankan kepentingan nasional, termasuk kepatuhan terhadap regulasi serta aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
“Kami memastikan kerja sama ini berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat, bukan hanya kepentingan bisnis,” tegasnya.
Ditjen Perhubungan Laut berharap implementasi kerja sama ini dapat menjadi solusi konkret atas persoalan akses yang selama ini membatasi kinerja Pelabuhan Patimban, sekaligus memperkuat perannya dalam sistem logistik nasional.
“Pelabuhan ini strategis, tetapi tanpa konektivitas yang memadai, fungsinya tidak akan maksimal,” pungkas Masyhud.
