Samarinda, Natmed.id – Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada pembahasan awal Rancangan APBD 2026 tercatat anjlok 66,39 persen, sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan koreksi besar dalam struktur anggaran. Total APBD yang sebelumnya disepakati Rp21,35 triliun kini harus disesuaikan menjadi hanya Rp15,15 triliun.
Meski penurunan sangat tajam, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memastikan tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar tetap aman dan tidak akan tersentuh pemangkasan.
Hasanuddin menyebut anjloknya pendapatan transfer sebagai tantangan besar dalam penyusunan fiskal 2026. Ia menegaskan bahwa DPRD bersama Pemprov perlu berhati-hati merumuskan ulang Rancangan APBD agar postur keuangan daerah tetap seimbang.
“Pendapatan transfer memang turun signifikan, tetapi kami pastikan tiga sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Itu sudah menjadi komitmen sejak awal pembahasan,” ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna ke-44, di Gedung DPRD Kaltim pada Sabtu 29 November 2025.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tetap harus dilakukan, tetapi tidak boleh menyentuh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan kebutuhan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa DPRD berupaya menahan pemotongan agar tidak berdampak pada kualitas pendidikan, layanan kesehatan maupun pembangunan infrastruktur yang telah diprogramkan.
Saat ini Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Kaltim sedang menghitung ulang proporsi belanja untuk memastikan revisi berjalan efektif. Ia mendorong agar pemprov tidak hanya fokus memangkas anggaran, tetapi juga melakukan optimalisasi program.
“Revisi anggaran itu bukan hanya soal memotong, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak jelas. Program yang tidak mendesak harus ditunda,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah kompensasi atas turunnya pendapatan transfer. Hasanuddin menilai masih ada potensi pajak daerah, retribusi, serta sektor ekonomi baru yang bisa digarap tanpa membebani masyarakat.
“PAD harus digenjot, tetapi jangan sampai menekan pelaku usaha. Kita dorong inovasi pendapatan yang sehat,” tuturnya.
Pada sisi lain, ia mengingatkan pemprov agar memperhatikan transparansi selama proses perhitungan ulang anggaran. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan keuangan daerah, terutama saat kondisi fiskal sedang tertekan.
DPRD akan terus menjaga fungsi pengawasan agar keputusan anggaran tetap berada pada koridor kepentingan publik.
“Fiskal kita memang sedang menurun, tetapi komitmen terhadap pelayanan publik tidak boleh ikut turun. Itu prinsip kami,” tegasnya.
