Samarinda, natmed.id — Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan tidak akan menerapkan konsep 100 hari kerja dalam periode pemerintahannya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Pernyataan ini disampaikan usai prosesi pelantikan di Lamin Etam, Samarinda, Senin, 23 Juni 2025. Ia menyebut konsep tersebut tidak relevan dan tidak akan menjadi acuan resmi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurut Aulia, program kerja pemerintahan saat ini merupakan lanjutan dari visi dan kebijakan pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak ada jeda transisi yang memerlukan masa evaluasi atau penyesuaian awal. Pemerintahan Aulia–Rendi memilih langsung bekerja sejak hari pertama menjabat.
“100 hari kerja itu kan adanya di zaman Roosevelt, saat negara mengalami krisis besar. Tapi kami ini melanjutkan program yang sudah ada. Hari pertama kami langsung gas kerja,” tegas Aulia.
Pemerintahan mereka mengusung program bernama Kukar Idaman Terbaik, sebagai bentuk penyempurnaan dari program Kukar Idaman di periode sebelumnya. Aulia menyebut bahwa pendekatan ini memungkinkan program-program prioritas tetap dijalankan tanpa harus menunggu perencanaan baru seperti RPJMD. Ia memastikan bahwa arah kebijakan sudah jelas, tinggal menyesuaikan pelaksanaan lewat dokumen anggaran perubahan.
“Mana-mana yang bisa langsung dijalankan, akan langsung kami laksanakan. Tidak perlu menunggu dokumen baru disahkan,” ujarnya.
Beberapa program yang akan segera dieksekusi antara lain layanan kesehatan gratis berbasis KTP, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMP, serta peningkatan jumlah penerima program nelayan produktif dari 25 ribu menjadi 100 ribu. Aulia menyebut program tersebut memiliki dasar hukum dan kesiapan struktural yang cukup, sehingga tidak membutuhkan jeda birokrasi.
Pelantikan Aulia dan Rendi sendiri berlangsung cepat setelah Surat Keputusan dari Kemendagri turun hanya beberapa jam sebelumnya. Aulia membenarkan bahwa undangan pelantikan baru ia terima malam hari pukul 22.00 WITA, namun menyatakan tidak ada kendala dalam kesiapan teknis maupun substansi pemerintahan.
“Pelantikan ini mendadak karena harus mengejar retret kepala daerah baru. Tapi kami tidak melihat itu sebagai masalah. Begitu selesai retret, langsung kami jalankan program,” ujar Aulia.
Penolakan terhadap konsep 100 hari kerja juga menjadi simbol pendekatan pemerintahan Aulia-Rendi yang lebih fokus pada hasil nyata ketimbang retorika politik. Menurut Aulia, ukuran keberhasilan bukan pada simbol atau tenggat waktu pendek, melainkan pada kesinambungan kebijakan dan percepatan dampak langsung ke masyarakat.
“Sebelum 100 hari, insya Allah masyarakat sudah bisa merasakan kerja kami. Bukan sekadar daftar target, tapi aksi langsung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transisi pemerintahan ini tidak disertai perubahan arah yang signifikan, sehingga timnya tidak memerlukan masa adaptasi. Program berjalan, kerangka anggaran tersedia, dan koordinasi dengan OPD sudah mulai dilakukan. Aulia juga menyatakan akan memanfaatkan momentum anggaran perubahan untuk mengakselerasi sejumlah program.
Dengan strategi tersebut, Aulia optimistis tidak hanya menjaga kesinambungan, tetapi juga menambah percepatan dalam penyelesaian berbagai kebutuhan dasar masyarakat Kukar.
