Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi mengumumkan pelaksanaan Gratispol Pendidikan, program bantuan biaya pendidikan untuk siswa tingkat menengah dan mahasiswa yang berdomisili di Kaltim. Program ini menyasar 184.661 siswa SMA/SMK/SLB serta lebih dari 30.000 mahasiswa, sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Kaltim menuju 2045.
Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Dinas Pendidikan dan Budaya (Disdikbud) Kaltim, Muhammad Awaluddin, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen Pemprov dalam menghadirkan pendidikan gratis dan inklusif dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Khusus untuk tahun ajaran 2025/2026 semester ganjil, bantuan ditujukan bagi mahasiswa baru, sementara mulai semester genap 2026 akan diperluas untuk semua mahasiswa aktif yang memenuhi kriteria.
“Gratispol menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan tanpa beban biaya. Program ini akan dieksekusi segera setelah proses PPDB tingkat SMA/SMK dan seleksi mahasiswa baru selesai,” ujar Awaluddin dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Rabu, 18 Juni 2025.
Pada jenjang SMA/SMK/SLB, bantuan diberikan dalam bentuk pembiayaan seragam lengkap, sepatu, tas, serta perlengkapan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan Palang Merah Remaja. Setiap satuan pendidikan akan menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari APBD Provinsi dengan skema unit cost Rp3,5 juta per siswa SMA/MA, Rp4 juta untuk SMK, dan Rp5 juta untuk SLB. Sekolah swasta juga bisa menerima BOSP jika sudah masuk database Dapodik atau EMIS dan menyepakati kontrak kinerja dengan Pemprov.
Sementara untuk perguruan tinggi, bantuan GratisPol diberikan kepada mahasiswa baru program Diploma, S1, Profesi, S2, Spesialis, dan S3 di perguruan tinggi terakreditasi A atau B yang berada di Kaltim dan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov. Mahasiswa harus berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun, memiliki KTP dan KK Kaltim, dan tidak sedang menerima beasiswa lain.
Kriteria usia maksimal ditetapkan 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 45 tahun untuk S3. Penerima juga wajib terdaftar di PDDIKTI, bukan mahasiswa cuti atau drop-out, dan harus melaporkan perkembangan akademik setiap akhir semester. Untuk tahun 2025, target penerima Gratispol Pendidikan di perguruan tinggi ditetapkan sebanyak 30.943 mahasiswa. Jumlah ini mencakup bantuan untuk mahasiswa yang kuliah di dalam Kaltim.
Di luar itu, Pemprov juga membuka jalur bantuan bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh studi di luar provinsi, termasuk luar negeri, sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan tinggi berkualitas. Untuk tahun 2025, kuota penerima bantuan luar daerah ditetapkan sebanyak 867 mahasiswa, dan 89 orang untuk jenjang internasional. Pada 2026, jumlah ini ditargetkan naik menjadi 994 untuk luar Kaltim dan 133 untuk luar negeri. Jalur ini memprioritaskan mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu, serta mempertimbangkan akreditasi kampus, prestasi individu, dan asal kabupaten/kota berdasarkan angka kemiskinan.
Tak hanya bantuan reguler, terdapat pula tiga skema tambahan yaitu Gratispol Khusus, Gratispol Kerja Sama, dan Gratispol Afirmasi. Gratispol Khusus diberikan untuk mahasiswa di program studi strategis seperti dokter spesialis dan guru. Skema kerja sama diberikan bagi mahasiswa yang kuliah lewat jalur institusi kerja sama, seperti ISBI Kaltim yang terhubung dengan ISI Yogyakarta. Sedangkan skema afirmasi menyasar mahasiswa disabilitas, dari daerah 3T, penghafal Al-Qur’an, dan warga miskin ekstrem, berdasarkan rekomendasi institusi atau pemerintah desa.
Selain menyalurkan bantuan biaya pendidikan, Pemprov juga tengah menyiapkan fondasi penguatan mutu sekolah melalui pendirian Sekolah Unggul di seluruh kabupaten/kota. Awalnya, ada tiga SMA yang disiapkan sebagai percontohan yaitu SMA Negeri 2 Sangatta Utara, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 10 Samarinda. Menurut Awaluddin, sekolah unggul ini akan dikembangkan baik melalui pembangunan baru maupun revitalisasi. Targetnya tidak hanya unggul dalam fasilitas, tetapi juga unggul dalam mutu SDM guru dan kualitas siswanya.
“Sekolah unggul yang kita dorong bukan sekadar gedung megah, tapi juga mampu melahirkan generasi yang berdaya saing tinggi, punya karakter kuat, dan menjadi contoh bagi sekolah lain,” jelas Awaluddin.
Gratispol Pendidikan kini menjadi bagian utama dari strategi pembangunan sumber daya manusia Kaltim. Pemprov berharap program ini mampu memastikan tidak ada anak Kaltim yang kehilangan akses pendidikan hanya karena beban biaya.
