Bontang, Natmed.id – Anggota DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Joni Alla Padang menyoroti lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam perencanaan pembangunan.
Ia menyebutkan, ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan proyek yang tumpang tindih dan berdampak pada anggaran yang tidak efisien.
Dalam rapat evaluasi bersama beberapa OPD yang digelar beberapa waktu lalu, Joni menemukan bahwa banyak proyek pembangunan di Bontang dirancang tanpa mempertimbangkan program OPD lain.
Salah satu kasus yang diangkatnya adalah pembangunan di sekitar RSUD Bontang. Pihak RSUD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki rencana berbeda di area yang sama.
Joni menjelaskan bahwa RSUD Bontang berencana membangun lahan parkir bagi pengunjung dan pasien. Sementara, Dinas PUPR berencana melakukan pelebaran jalan di sekitar kawasan tersebut.
Tanpa adanya komunikasi antara kedua OPD, pembangunan ini dapat berakhir tumpang tindih dan menyulitkan anggaran.
“Proyek RSUD ini jelas contoh nyata bahwa perencanaan kita masih bersifat sektoral dan minim kolaborasi. Jika dibiarkan, tentu ada dampak yang merugikan, terutama pada anggaran yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk kepentingan lain,” ungkapnya beberapa hari lalu.
Joni menambahkan bahwa OPD seharusnya tidak hanya fokus pada tujuan sektoral masing-masing. Ia khawatir perencanaan yang tidak terintegrasi ini akan mengurangi efektivitas pembangunan yang harusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Joni, pemerintah daerah perlu membuat mekanisme yang mendorong OPD berkoordinasi sebelum menyusun proyek pembangunan.
Ia menilai keterpaduan perencanaan dapat mencegah proyek tumpang tindih, menghemat anggaran, dan mengoptimalkan hasil pembangunan.
“Saya harap ke depan ada forum atau pertemuan rutin antar-OPD untuk menyatukan rencana proyek yang terkait. Dengan kolaborasi, anggaran yang ada bisa lebih efektif,” kata Joni.
Ia menambahkan bahwa keterpaduan perencanaan ini akan memberi manfaat maksimal bagi warga Bontang. Melalui koordinasi yang baik, proyek yang dikerjakan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Selain mengimbau adanya forum antar-OPD, Joni berharap agar pemerintah Kota Bontang dapat memprioritaskan keterpaduan antar-sektor dalam perencanaan.
Dengan begitu, setiap OPD tidak lagi bekerja sendiri-sendiri dan dapat bersama-sama mencapai tujuan pembangunan daerah yang efisien dan terintegrasi.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan setiap OPD jalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Jika pembangunan di Bontang dilakukan dengan lebih terintegrasi, masyarakat yang akan paling merasakan manfaatnya,” tambah Joni.
Upaya Joni Alla Padang ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi persoalan yang selama ini sering terjadi dalam pemerintahan, khususnya di Kota Bontang.
Warga pun mendukung agar pemerintah serius membenahi sinkronisasi antar-OPD, sehingga pembangunan di Bontang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
