Balikpapan, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Yusuf Mustafa menyebutkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan beras tetap terjaga.
Menurutnya, program yang digagas Polri bersama Perum Bulog ini memiliki peran penting di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya.
“Langkah ini patut diapresiasi. Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah, gerakan ini juga memperkuat ketahanan pangan daerah,” kata Yusuf pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Di Kalimantan Timur, GPM berlangsung di 35 titik dengan sebaran yang mencakup hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota. Di antaranya, dua lokasi di Polresta Samarinda, enam titik di Polres Penajam Paser Utara, satu lokasi di Polres Paser, satu lokasi di Polres Bontang, tujuh titik di Polres Berau, sebelas lokasi di Polres Kutai Timur, satu titik di Polres Kutai Kartanegara, lima lokasi di Polres Kutai Barat, serta satu lokasi di Polres Mahakam Ulu.
Berdasarkan data Polda Kaltim, total beras yang disalurkan melalui GPM mencapai 56.250 kilogram, dengan sasaran sekitar 16.175 warga. Distribusi dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang dinilai membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Kapolda Kaltim Brigadir Jenderal Endar Priantoro menegaskan bahwa upaya ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Ia menilai ketersediaan pangan, khususnya beras, merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
“Masalah pangan adalah hal strategis. Masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan beras. Karena itu, sinergi dengan Bulog dan pemerintah daerah akan terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Endar mengajak semua pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga elemen masyarakat, untuk ikut terlibat dalam mendukung pelaksanaan GPM.
Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.
Program GPM ini diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga beras yang kerap melonjak di tengah gejolak ekonomi dan tekanan inflasi.
Di sisi lain, keberadaan kegiatan ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk memantau secara langsung kebutuhan pokok di lapangan, sekaligus memperkuat jaringan distribusi bahan pangan.
Balikpapan, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Yusuf Mustafa menyebutkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan beras tetap terjaga.
Menurutnya, program yang digagas Polri bersama Perum Bulog ini memiliki peran penting di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya.
“Langkah ini patut diapresiasi. Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah, gerakan ini juga memperkuat ketahanan pangan daerah,” kata Yusuf pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Di Kalimantan Timur, GPM berlangsung di 35 titik dengan sebaran yang mencakup hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota. Di antaranya, dua lokasi di Polresta Samarinda, enam titik di Polres Penajam Paser Utara, satu lokasi di Polres Paser, satu lokasi di Polres Bontang, tujuh titik di Polres Berau, sebelas lokasi di Polres Kutai Timur, satu titik di Polres Kutai Kartanegara, lima lokasi di Polres Kutai Barat, serta satu lokasi di Polres Mahakam Ulu.
Berdasarkan data Polda Kaltim, total beras yang disalurkan melalui GPM mencapai 56.250 kilogram, dengan sasaran sekitar 16.175 warga. Distribusi dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang dinilai membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Kapolda Kaltim Brigadir Jenderal Endar Priantoro menegaskan bahwa upaya ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Ia menilai ketersediaan pangan, khususnya beras, merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
“Masalah pangan adalah hal strategis. Masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan beras. Karena itu, sinergi dengan Bulog dan pemerintah daerah akan terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Endar mengajak semua pihak, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga elemen masyarakat, untuk ikut terlibat dalam mendukung pelaksanaan GPM.
Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.
Program GPM ini diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga beras yang kerap melonjak di tengah gejolak ekonomi dan tekanan inflasi. Di sisi lain, keberadaan kegiatan ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk memantau secara langsung kebutuhan pokok di lapangan, sekaligus memperkuat jaringan distribusi bahan pangan.
