Samarinda, Natmed.id – Nada “Tuk Ki Tak Ki Tuk” yang dijadikan tema diskusi publik pada HUT Arus Bawah ke-4 menjadi metafora paling tepat untuk menggambarkan perjalanan panjang lahirnya program pendidikan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim).
Program pendidikan gratis Gratispol sendiri bertolak dari kegelisahan lama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, terhadap postur anggaran pendidikan daerah yang menurutnya tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam diskusi yang digelar di Temindung Creative Hub Samarinda pada Kamis, 20 November 2025, Seno menyebut fase awal ini sebagai “ketukan-ketukan kecil dari bawah” yang memantik perubahan.
Ia lalu mengingat kembali masa ketika masih duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim. “Waktu itu anggaran kita besar dan meningkat setiap tahun, tapi anggaran untuk beasiswa justru kecil sekali,” ucapnya.
Kegelisahan itu semakin menguat setiap kali ia turun ke daerah. Seno mendapati pola yang sama, hanya sekitar delapan persen anak muda Kaltim melanjutkan pendidikan tinggi.
“Setiap saya tanya, jawabannya selalu orang tua tidak mampu. Bisa kirim anaknya ke Samarinda, tapi mentok di biaya UKT,” katanya.
Dari rangkaian percakapan dan kunjungan itu, ide Gratispol mulai diformulasikan. Saat berbincang dengan Rudy Mas’ud yang kala itu masih menjadi bakal calon gubernur, muncul pertanyaan mengapa tidak menanggung seluruh biaya UKT mahasiswa Kaltim?
Hitungan awal menunjukkan jumlah mahasiswa di kisaran 105–130 ribu orang. Dengan porsi 20 persen anggaran pendidikan daerah, biaya UKT bagi seluruh mahasiswa masih bisa ditanggung. Gagasan itu kemudian diangkat sebagai janji kampanye. “Anak muda antusias. Dukungan itu besar sekali,” ujar Seno.
Namun prosesnya tidak berhenti di situ. Kerangka hukum harus diperbarui karena aturan beasiswa lama tidak mampu menampung skema pembiayaan baru. Pergub Beasiswa pun diubah menjadi Pergub Pendidikan Gratis, proses yang memakan waktu empat hingga lima bulan. Setelah Pergub disahkan pada Juli 2025, anggaran perubahan dapat disalurkan pada November.
Tahap awal, Kaltim menggelontorkan Rp44 miliar, disusul sekitar Rp160 miliar yang ditargetkan rampung pencairannya bulan ini untuk mahasiswa semester satu di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta. Verifikasi data menjadi pekerjaan yang dikejar dalam waktu sempit.
“Sudah sekitar 60–70 persen selesai. Kami wajibkan selesai November supaya anggarannya tidak kembali ke negara,” jelas Seno.
Ia juga memastikan mahasiswa yang terlanjur membayar UKT akan mendapatkan pengembalian ke rekening masing-masing. Untuk perguruan tinggi swasta, proses verifikasi telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan tuntas pada November. “Kami optimis,” ujarnya.
Pada peringatan HUT Arus Bawah ke-4, tema “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” menjadi pengingat bahwa kritik dari masyarakat tidak boleh berhenti. Tagline “yang di bawah bicara, yang di atas harusnya ngerti” ditegaskan Seno sebagai prinsip kerja pemerintah yang ia jalankan.
Seno juga menyampaikan apresiasi kepada Arus Bawah yang kini telah terverifikasi Dewan Pers. “Terima kasih kepada Arus Bawah. Semoga terus jadi mitra strategis pemerintah dan media lain untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kaltim,” ucapnya.
