Samarinda,Natmed.id – Sejumlah isu kelangkaan dan kemahalan minyak goreng di Kaltim, mendapat perhatian dari Nidya Listiyono Ketua Komisi II DPRD Kaltim yang baru terpilih.
Menurutnya, pemerintah harus merespon sesegara mungkin terhadap isu yang saat ini berkembang di masyarakat agar tidak terjadi panic buying.
Pasalnya, beberapa kali melakukan survei ke beberapa tempat. Ia melihat bahwa ketersediaan minyak goreng dirasa ada dan cukup.
Namun pemerintah juga tetap harus mengantisipasi ketika ada berita kelangkaan minyak goreng. Dikhawatirkan masyarakat dapat terpancing dan melakukan hal-hal di luar kewajaran.
“Saya mendorong pemerintah untuk bisa memeriksa satu per satu di mana saja terjadinya pengendapan terhadap distribusi minyak ini,” ungkapnya.
Kalau secara produksi kata Tio, seharusnya ketersediaan minyak goreng ini cukup. Namun masyarakat yang khawatir menyebabkan terjadinya panic buying, akhirnya secara tidak sadar malah menumpuk minyak goreng di rumah.
“Yang harusnya cukup satu bulan, pemerintah malah harus memberikan stok baru. Para pengepul yang nakal juga kalau bisa diberikan ruang terbatas agar tidak melakukan penimbunan,” katanya.
Ia meminta agar pemerintah segera melakukan operasi pasar minyak goreng dan segera memastikan ketersediaan stok di Kaltim benar-benar ada di pasaran jangan hanya by data saja.
“Kalau data segini tapi real di lapangan malah sebaliknya kan kasihan masyarakat. Saluran distribusinya diperiksa, distribusi dari produsen sampai pasaran dimonitor. Benar-benar periksa stoknya di lapangan, apakah barang ini memang langka dan mahal. Pemerintah juga harus bisa memperhatikan HET supaya masyarakat bisa terlindungi secara konsumen,” katanya.
Tio yang baru saja menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim pun berkomitmen akan melanjutkan sejumlah program dari ketua sebelumnya, Veridiana Huraq Wang.
“Kita jalankan kerja-kerja komisi II terus, apa yang sudah ada tetap kita pertahankan dan perbaiki. Perlu diingat Ketua Komisi II tetap Bu Veridiana, saya hanya meneruskan. Jadi kita lanjutkan program yang sudah disetujui Komisi II, mana yang perlu ditambah dan mana yang perlu dikurangi akan kita evaluasi,” jelasnya.
