Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali mengingatkan pentingnya peran aktif aparatur sipil negara (ASN) dalam membangun kesadaran membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Langkah ini dinilai penting mengingat lemahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono menegaskan bahwa ASN memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. Maka, sudah sepatutnya menjadi pelopor dalam urusan kepatuhan pajak.
“Kalau masyarakat melihat ASN dan non-ASN setiap tahun dengan senang hati membayar PBB, mudah-mudahan itu berimplikasi pada masyarakat yang lain,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin, 14 April 2025.
Menurut Sunggono, rendahnya kesadaran membayar pajak di masyarakat bukan hanya karena kurangnya informasi. Namun, juga minimnya contoh nyata di lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar ASN lebih dulu menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Jadi kita mengimbau ke ASN dulu. Kalau masyarakat yang lain kita berharap besarannya juga sama. Sebab, yang mereka bayarkan itu juga untuk pembangunan daerah,” tambahnya.
Sunggono mengungkapkan bahwa lebih dari separuh struktur APBD Kukar saat ini masih sangat tergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari sektor ekspor sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara.
Ketergantungan ini membuat posisi fiskal Kukar sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.
“APBD kita itu lebih dari 64 persen berasal dari DBH. Kalau sampai terpengaruh, maka sangat mungkin berpengaruh terhadap APBD kita. Dari Rp12 triliun itu, ternyata 60 persennya tidak tersalurkan karena tergantung dengan kondisi ekonomi global,” jelasnya.
Menghadapi situasi tersebut, Pemkab Kukar mulai memfokuskan upaya pada peningkatan PAD dari berbagai sumber. Mulai dari retribusi dan pajak daerah seperti PBB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan lainnya.
“Saya sarankan agar kita lebih fokus kepada bagaimana memaksimalkan PAD. Di antara sumber itu bisa dari pajak retribusi daerah, termasuk di dalamnya ada PBB, BNKB, BPNKB dan lain sebagainya,” tegasnya.
Sunggono berharap ASN dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya membayar pajak di tengah masyarakat. Apalagi, banyak ASN yang ditokohkan oleh warga di lingkungannya.
“Mudah-mudahan masyarakat, khususnya ASN bisa menjadi pelopor semuanya. Karena banyak ASN di Kukar itu ditokohkan oleh masyarakat setempat,” tutupnya. (Adv)
