Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur segera melakukan perbaikan kualitas perumahan bagi warga agar lebih sehat dan layak huni.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Marnabas mengatakan bahwa fokus dari program ini pada aspek kesehatan lingkungan melalui sistem subsidi silang.
Targetnya adalah meratanya rumah sehat, layak huni, dan nyaman di setiap permukiman warga. Adapun pelaksanannya bakal dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama lagi
“Tahun ini, kami merencanakan di Jalan Dr. Sutomo untuk membangun rumah layak huni dengan subsidi silang,” kata Marnabas saat wawancara usai sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni di Balai Kota Samarinda, Kamis (1/8/2024).
Ia menjelaskan, dalam melaksanakan program itu tentunya telah melalui sejumlah tahapan. Untuk survei, misalnya, telah dijalankan sejak 2023. Dalam hal ini, pemerintah akan bergerak ke semua daerah kumuh yang akan diubah menjadi perumahan layak huni.
“Survei-survei sudah berjalan sejak tahun kemarin dengan melibatkan mahasiswa, PKK, dan Dinas Perkim untuk melihat daerah-daerah kumuh dan memperbaikinya. Minimal dari segi sanitasi dan lingkungan,” jelasnya.
Program ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk resettlement yang bertujuan memindahkan masyarakat tidak jauh dari tempatnya. Selain itu, meningkatkan kondisi perumahan yang tidak layak.
“Ini yang dilakukan pemerintah saat ini. Sasaran utamanya adalah perumahan yang tidak layak agar diseragamkan dengan kondisi yang lebih layak,” sambungnya.
Menghadapi tantangan seperti egoisme masyarakat dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan, Marnabas menekankan pentingnya kebersamaan dan keterlibatan berbagai pihak.
“Kadang ada juga masalah egoisme dari masyarakat yang tidak mau berbagi, terutama dengan tanah yang luas. Di sini dibutuhkan kebersamaan dan pemerintah juga ikut hadir dan berbuat dari segi pendanaan,” tegasnya.
Program ini melibatkan berbagai stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan (PUPR), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Semuanya harus memiliki perhatian agar program ini dapat berjalan lancar,” ujar Marnabas.
Marnabas, yang juga merupakan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda ini pun memberikan tanggapan mengenai program tersebut.
“Samarinda tahun ini dinobatkan sebagai kota layak huni. Komitmen ini kami wujudkan bersama unsur-unsur terdepan sebagai perpanjangan tangan kami untuk menyebarluaskan pentingnya sebuah rumah sehat,” tutupnya.
