Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memprioritaskan upaya pemerataan pendidikan dengan memetakan kebutuhan spesifik sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah.
Pemetaan tersebut mencakup identifikasi kondisi infrastruktur, fasilitas pembelajaran, hingga ketersediaan listrik dan akses internet di setiap satuan pendidikan.
Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Tekkom dan Infodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Muhammad Awaluddin, menyampaikan bahwa disparitas pendidikan di Kaltim tidak bisa lagi diabaikan.
“Beberapa desa, terutama yang masuk kategori 3T, memang tertinggal dari sisi sarana prasarana. Karena itu, arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub jelas, kita harus petakan sekolah-sekolah tersebut dan sesuaikan bantuannya dengan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Awaluddin usai jumpa pers yang digelar Diskominfo Kaltim, Rabu, 18 Juni 2025.
Dalam jangka pendek, Disdikbud Kaltim menargetkan pengurangan disparitas melalui bantuan yang lebih presisi. Bantuan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Misalnya, jika sekolah membutuhkan kursi dan meja, maka itu yang akan diprioritaskan. Namun, jika sekolah sudah lengkap, maka bantuan akan dialihkan ke kebutuhan lainnya.
“Kita tidak bisa pukul rata semua sekolah diberi laptop, misalnya. Kalau listriknya tidak ada, perangkat itu tidak akan berguna. Ini yang sedang kita koreksi,” lanjutnya.
Kendala utama yang dihadapi sekolah 3T adalah akses listrik dan koneksi internet. Berdasarkan data Disdikbud, hingga Juni 2025, bantuan internet baru menjangkau 208 sekolah, dan belum mampu mencakup seluruh wilayah blank spot. Sementara itu, banyak sekolah di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan daerah pedalaman lain belum teraliri listrik memadai.
“Kadang sekolah kita mau bantu Starlink, tapi listriknya malah tidak tersedia. Jadi harus benar-benar sesuai kebutuhan. Kalau tidak, mubazir,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka menengah, Disdikbud mendorong penggunaan pembelajaran jarak jauh. Guru-guru unggul dari kota akan dilibatkan mengajar siswa 3T lewat platform daring seperti Zoom atau Google Meet. Namun pendekatan ini juga tergantung pada kondisi listrik dan internet di daerah tujuan.
“Kalau muridnya tidak bisa ke kota, gurunya yang datang secara daring. Kita ingin mereka tetap mendapat pengajaran bermutu,” jelas Awaluddin.
Pemerintah juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kompetensi guru. Tahun 2025, pelatihan guru menjadi salah satu prioritas agar kualitas pengajaran di 3T tidak tertinggal dari kota.
“Kita ingin anak-anak di Mahakam Ulu dan di Samarinda bisa sama-sama merasakan kualitas pendidikan yang baik. Jadi guru pun ditingkatkan kapasitasnya,” tambahnya.
Seluruh program ini dijalankan berdasar pemetaan prioritas yang telah disusun Pemprov. Disdikbud menyatakan, anggaran pendidikan tahun ini sudah direalokasi untuk memastikan intervensi dilakukan tepat sasaran.
“Program ini sudah melalui perencanaan yang lebih tajam dibanding tahun sebelumnya. Fokus kami adalah intervensi yang tepat, bukan sekadar distribusi merata,” tegasnya.
Dengan pendekatan ini, Pemprov Kaltim menargetkan penyaluran bantuan pendidikan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM. Pemerintah juga mengingatkan bahwa keterbatasan dana BOS di sekolah-sekolah 3T—yang jumlah siswanya sedikit—harus diimbangi dengan alokasi bantuan dari daerah.
