Bontang, Natmed.id – Sejumlah warga yang tergabung dalam Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) mendatangi gedung DPRD Bontang, Kalimantan Timur, Senin (4/12/2023).
Kehadiran mereka untuk mengikuti rapat bersama wakil rakyat, Pertamina Patra Niaga, dan pihak lain yang terkait. Pertemuan itu membahas masalah sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kota Bontang.
Ketua PLBB Ical mengungkapkan untuk mendapatkan bahan bakar tersebut, para sopir harus rela antre selama tiga hari. Padahal, sebelumnya mereka juga mengajukan antre secara online. Kondisi itu menyulitkan para pekerja yang bergantung pada pasokan BBM subsidi tersebut.
“Kami ini antre bisa sampai tiga hari. Padahal, sudah ambil antrean secara online. Biar tertib dalam antre. Masa selangka itu BBM solar subsidi,” ujar Ical di ruang rapat lantai 2 Sekretariat DPRD Kota Bontang.
PLBB juga menuding adanya permainan antara petugas SPBU dengan oknum pengetap. Mereka bahkan mengklaim memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Desakan untuk mencegah kebocoran BBM yang dapat merugikan juga disampaikan Ical.
“Ini harus dicegah. Jangan sampai ada kebocoran dan kami yang dirugikan,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan itu, Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Irfan menyatakan bahwa kuota solar di Bontang mencapai 40-48 kiloliter per hari. Jumlah itu sudah sesuai dengan perhitungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Ia menegaskan bahwa setiap hari terdapat pengiriman dari Pertamina ke masing-masing SPBU. Irfan juga menegaskan bahwa pengawasan telah ditingkatkan, dan pembeli solar subsidi harus menggunakan QR, Fuel Card, serta menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Ia membantah adanya kelangkaan meski PLBB mencurigai penyelewengan distribusi BBM jenis solar antara petugas SPBU dengan oknum pengetap.
“Kalau kuota sudah sesuai. Pengawasan kita tingkatkan. Kalau antre selama tiga hari mungkin harus dicek,” ujarnya.
“Karena tidak untuk dua SPBU dalam kota kita antre menggunakan form online jadi memang yang stand bisa dapat solar subsidi,” lanjut Irfan.
Anggota Komisi II DPRD Bontang Nur Salam selaku pimpinan rapat turut mencari akar persoalan kesulitan mendapat BBM solar subsidi.
Meski kuota tercatat mencukupi, ia mempertanyakan mengapa masih ada keluhan dari pihak yang kesulitan mendapatkan solar.
“Stok aman. Tapi kok ada keluhan tiga hari masih belum dapat solar. Ini benang kusut nya di mana?” ungkap Nur Salam.
Dalam rapat itu juga dinyatakan bahwa tidak ada laporan kelangkaan BBM jenis solar di Bontang. Pihak BPH Migas mengalokasikan kuota untuk solar bersubsidi sebanyak 17.934 kilo liter.
Hingga bulan November, realisasi kuota telah mencapai 15.792 kilo liter. Dengan demikian, masih sisa kuota sebanyak 2.142 kilo liter untuk mencapai batas tersebut hingga Desember 2023.
Klaim ini menegaskan bahwa kuota yang tersedia dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
