Jakarta,Natmed.id – Sistem pemilu proporsional tertutup ditolak. Sebanyak delapan parpol sepakat tegas menolak, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menginisiasi pertemuan elit delapan parpol tersebut, bahkan disebut mewakili suara rakyat secara umum.
Pengamat dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, publik harus memberikan apresiasi kepada para parpol yang menolak proporsional tertutup.
Parpol itu adalah Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, PKB, PAN dan PPP. Hanya PDIP yang mendukung proporsional tertutup alias coblos parpol di surat suara.
“Publik harus memberikan apresiasi yang seluas-luasnya kepada 8 parpol. Khususnya kepada Airlangga sebagai inisiator pertemuan ini, sistem proporsional tertutup itu mengembalikan rezim ‘beli kucing dalam karung’. Sebab, anggota dewan terpilih bukan dipilih oleh rakyat, Tapi anggota dewan terpilih itu karena pilihan elite partai politik,” ungkapnya.
Apalagi, menurut Adi, sistem ini akan merugikan 8 parpol tadi. Sebab, tingkat kepartaian terhadap 8 partai ini dianggap tidak terlampau kuat. Berbeda dengan PDIP yang kuat,
“Artinya kalau proporsional tertutup dipastikan PDIP, semakin tidak terkejar dari partai lain dalam perolehan pileg,” terang Adi.
Inisiasi Airlangga, menurut Adi, bukan sinyal Golkar siap berseberangan dengan PDIP di Pemilu 2024. Hal wajar apabila sesama partai koalisi pemerintah berbeda sikap soal sistem pemilu. “Ini murni hanya soal beda kepentingan, beda isu jadi bukan berarti mereka akan pisah di 2024,” tambah Adi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan alasannya menjadi inisiator pertemuan 8 partai politik (parpol) tersebut. Dirinya ingin menciptakan keteduhan dan kondusifitas jelang Pemilu 2024 nanti.
“Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya tetapi ada kesamaan. Nah kesamaan ini yang dicari terutama menghadapi Pemilu 2024 nanti,” jelas Airlangga usai acara pertemuan 8 partai politik di hotel, kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Selain Airlangga, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu hadir dalam pertemuan tersebut.
Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara juga turut hadirr. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.
Dalam pertemuan delapan parpol tersebut didapati lima poin kesepakatan bersama yaitu:
1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.
2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.
3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
