Samarinda, natmed.id – Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di Jalan Alam Baru, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat dipastikan kembali dilanjutkan pada tahun anggaran 2025.
Kepastian itu disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menyusul berakhirnya sejumlah kendala yang sempat menghambat proyek tersebut.
Proyek pembangunan SMKN 7 sejatinya telah dirancang sejak tahun 2016. Namun, realisasinya tertunda lantaran sejumlah persoalan, mulai dari status lahan yang belum tuntas, hingga peralihan kewenangan pengelolaan dari Pemerintah Kota Balikpapan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat berjalan sesuai rencana, kendati alokasi anggaran telah tersedia di tingkat provinsi.
“Awalnya terkendala karena status lahan belum jelas. Pemkot belum menyerahkan kepada provinsi, padahal kami di provinsi sudah menganggarkan Rp10 miliar. Ketika mulai dijalankan malah muncul kendala lain, tapi semua sudah clear,” ungkap Sigit Wibowo, legislator dari daerah pemilihan Balikpapan, saat dikonfirmasi pada Senin, 30 Juni 2025.
Menurut dia, salah satu kendala teknis yang sempat menghambat proyek tersebut adalah penolakan dari pihak swasta yang berkepentingan di sekitar lokasi pembangunan. Keberatan tersebut bahkan sampai menyebabkan proses pancang dihentikan. Material bangunan yang sudah tersedia pun terpaksa diamankan sementara di lingkungan SMKN 6 Balikpapan.
Di tengah stagnasi proyek, para siswa SMKN 7 terpaksa menumpang proses belajar di SMKN 6 selama tiga tahun terakhir. Situasi itu menurut Sigit cukup memprihatinkan dan mendorong pihaknya untuk terus mengawal proyek agar tidak berujung mangkrak.
“Sekarang ini siswa SMKN 7 masih menumpang di SMKN 6 dan sudah berjalan selama tiga tahun, sehingga kami kawal terus agar proyek ini tidak mangkrak,” tegasnya.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kaltim kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp34 miliar untuk melanjutkan pembangunan fisik sekolah tersebut. Proses lelang sudah berlangsung dan diharapkan dapat segera menghasilkan pemenang agar pekerjaan bisa dimulai tanpa kendala tambahan.
“Kepala SMKN 7 juga sudah kami hubungi. Kalau tidak salah, sudah ada dua kelas yang dibuka, meski masih menumpang di SMKN 6,” kata Sigit.
Ia juga menilai keberadaan SMKN 7 sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kejuruan di wilayah Balikpapan Barat. Ia menyebut proyek ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat pinggiran kota.
Tidak hanya itu, Pemprov Kaltim juga telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan unit sekolah lain, seperti SMA Negeri 5. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap desakan masyarakat yang menginginkan perluasan daya tampung lembaga pendidikan negeri di kota minyak tersebut.
Ia menyatakan bahwa hal itu merupakan bentuk tanggung jawab mereka kepada masyarakat yang telah meminta tambahan kuota pendidikan.
Sigit menyebutkan bahwa kepala sekolah sempat menunjukkan kekesalan karena pembangunan belum dilaksanakan. “Alhamdulillah sekarang sudah jalan,” sebutnya.
Ia menyampaikan harapan agar proyek pembangunan SMKN 7 dapat segera dirampungkan, sehingga warga Balikpapan Barat tidak lagi harus menyekolahkan anak-anak mereka ke SMKN 1 atau SMKN 6 yang letaknya cukup jauh dari wilayah tersebut.
Menurut Sigit, keberadaan sekolah baru ini tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas pendidikan yang ada, tetapi juga merupakan simbol nyata dari keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan kejuruan di daerah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan optimisme bahwa dalam waktu dekat Balikpapan Barat akan memiliki SMK negeri sendiri. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar janji, melainkan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kejuruan bagi masyarakat.
