National Media Nusantara
Diskominfo Kukar

Setiap Tahun 100 Persen, ASN Kukar Konsisten Lapor LHKPN

Teks: Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono

Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Komitmen ini diwujudkan dengan mencatatkan capaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100 persen setiap tahunnya.

Tingkat kepatuhan penuh ini mencerminkan kesadaran kolektif para pejabat di lingkungan Pemkab Kukar dalam menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menegaskan bahwa konsistensi dalam pelaporan LHKPN bukan hanya persoalan administratif. Namun, telah menjadi budaya kerja di kalangan aparatur.

“Untuk LHKPN di Kabupaten Kukar, pelaporannya selalu 100 persen. Ini tentu berkat meningkatnya kesadaran para pejabat, baik fungsional maupun struktural,” ujar Sunggono kepada awak media usai memimpin apel pagi bersama ASN sekaligus acara halalbihalal di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin, 14 April 2025.

Ia juga menekankan bahwa dinamika internal seperti mutasi jabatan tidak memengaruhi konsistensi pelaporan. Hal ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa integritas sudah tertanam dalam sistem kerja ASN Kukar.

“Meski terjadi pergantian orang atau posisi, tingkat kepatuhannya tetap konsisten. Ini menunjukkan bahwa integritas sudah menjadi bagian dari budaya kerja ASN di Kukar,” tegasnya.

Sementara itu, untuk Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN), Sunggono menyebut bahwa pihaknya masih menunggu data lengkap dari unit terkait. Meski begitu, ia tetap optimis hasilnya akan positif seperti tahun sebelumnya.

“Untuk LHKASN saya belum terima laporan lengkapnya, tetapi kami optimis hasilnya akan tetap maksimal seperti tahun lalu. Sesuai aturan, batas akhir pelaporan adalah 31 Maret,” ungkapnya.

Pemkab Kukar memandang bahwa pelaporan kekayaan bukan sekadar formalitas tahunan. Namun, sebagai bagian dari strategi membangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Upaya ini diharapkan menjadi contoh dalam reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.

Langkah ini juga mempertegas posisi Kukar sebagai daerah yang serius dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan layak dijadikan panutan. (Adv)

 

Related posts

Pemkab Kukar Tambah Anggaran untuk PSU Pilkada 2025

Aminah

Pemkab Kukar Gandeng NU Perkuat Karakter Masyarakat Berbasis Spiritual

Ellysa Fitri

Jelang PSU, Sekda Kukar Ajak ASN Mencoblos Sebagai Wujud Rasa Syukur

Aminah

You cannot copy content of this page